Month: November 2025
Akselerasi Pembangunan Faskes dan Program CKG Jadi Tonggak Kemajuan Kesehatan Papua
Oleh: Andreas Wanimbo* Peningkatan layanan kesehatan di Papua kini memasuki fase yang semakin progresif melalui penguatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan, sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan layanan publik di Tanah
Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Papua untuk Perkuat Layanan Publik
JAYAPURA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata dan berkualitas. Langkah ini menjadi prioritas mengingat ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mencetak generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Gubernur Papua, Mathius
Program CKG dan Percepatan Pembangunan Faskes Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat Papua
JAYAPURA – Upaya peningkatan kesehatan di Tanah Papua terus menunjukkan perkembangan melalui percepatan pembangunan fasilitas kesehatan serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini terkendala akses dan sarana medis. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perlunya percepatan pembangunan
Pengesahan RKUHAP Demi Modernisasi Peradilan, Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi
Oleh: Nadira Putri )* Pemerintah bersama DPR terus menguatkan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR dianggap sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi yang berubah sangat cepat
RKUHAP Disahkan Sesuai Ketentuan, Publik Wajib Menjaga Kondusivitas
Oleh: Satriadi Putra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menandai fase penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang di berbagai tingkat legislasi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya
Pengesahan RKUHAP Demi Perkuat Sistem Peradilan, Masyarakat Diimbau Hormati Keputusan
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai undang-undang dalam rapat Paripurna pada Selasa (18/11). Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat
Pengesahan RKUHAP Jadi Tonggak Reformasi, Publik Diimbau Menilai Secara Objektif
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11), menandai babak baru reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat pun diimbau menilai regulasi ini secara objektif, dengan memahami bahwa penyempurnaan hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan
Jangan Terprovokasi Demo Gelar Pahlawan Soeharto, Utamakan Ketertiban Umum
JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai macam elemen masyarakat kompak mengajak kepada seluruh publik untuk tidak mudah dalam terprovokasi oleh adanya ajakan demonstrasi dan segala bentuk upaya provokasi. Hal tersebut terkait dengan adanya penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dari sejumlah pihak. Seruan tersebut disampaikan agar ketertiban umum tetap dapat terjaga
Hindari Provokasi Demo Pahlawan Soeharto, Utamakan Stabilitas Nasional
JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat mengimbau kepada publik untuk bisa menghindari provokasi. Hal tersebut terkait dengan adanya ajakan untuk melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Ajakan tersebut disampaikan untuk semakin menjaga stabilitas nasional dan mencegah adanya potensi gangguan ketertiban umum di
Abaikan Ajakan Demo Gelar Pahlawan Soeharto, Pilih Jalur Konstitusional
Oleh: Andi Ramli Masyarakat Indonesia sebaiknya mengabaikan saja seruan demonstrasi yang menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia Ke-2, Soeharto. Ajakan melaksanakan aksi massa merupakan provokasi nyata dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab, berupaya keras menolak keputusan negara. Padahal, negara sudah memfasilitasi setiap warga agar demokratisasi tetap berjalan dan hidup subur di