Day: November 14, 2025
Pemerintah Terus Optimalkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kopdes Merah Putih
Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan pemerataan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi dari bawah. Kolaborasi lintas kementerian kini semakin diperkuat, melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody
Pemerataan Ekonomi Terus Tumbuh melalui Kopdes Merah Putih
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih berperan penting dalam meringankan beban hidup masyarakat, terutama melalui penyediaan bahan pokok dengan harga terjangkau. Program ini juga memberi ruang bagi UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka melalui jaringan koperasi, sehingga ekonomi desa menjadi lebih aktif dan merata. “Koperasi Desa Merah Putih akan ringankan beban
Koperasi Desa, Pilar Pemerataan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Nasional
Oleh : Putri Dewi Nathania ) Koperasi desa menjadi ujung tombak membangun fondasi pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Peran koperasi tidak lagi menjalankan fungsi tradisional sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi berkembang menjadi motor penggerak ekonomi produktif akar rumput. Melalui prinsip gotong royong, koperasi desa mendorong masyarakat mandiri secara ekonomi, memperkuat rantai pasok pangan, dan
Koperasi Desa Merah Putih: Motor Pemerataan Ekonomi dari Akar Rumput
Oleh : Gita Oktaviani )* Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai penggerak baru dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional bahkan dari tingkat akar rumput secara langsung di tengah masyarakat. Gerakan ini menempatkan koperasi bukan hanya sekadar sebagai lembaga ekonomi tradisional belaka, tetapi juga sebagai motor utama yang mampu menggerakkan produktivitas, menciptakan kemandirian, dan semakin memperkuat
Publik Diimbau Tak Terprovokasi Isu Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan pentingnya kedewasaan publik dalam merespons pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Penganugerahan ini dilakukan pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025, dan menjadi momentum penting bagi bangsa untuk menghormati jasa tokoh yang telah berkontribusi besar terhadap keutuhan nasional, stabilitas politik, serta
Masyarakat Diminta Menolak Provokasi Demonstrasi Terkait Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Jakarta – Keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Di beberapa daerah, muncul ajakan demonstrasi menolak keputusan tersebut. Namun, pemerintah bersama aparat keamanan dan sejumlah tokoh daerah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga persatuan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menegaskan
Waspada Provokasi, Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Gerakan Pencabutan Gelar Pahlawan Soeharto
Oleh: Arya Maheswara )* Setelah Presiden RI menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dinamika opini publik berkembang menjadi gelombang baru yang mendorong pencabutan gelar tersebut. Gerakan ini muncul pasca peringatan Hari Pahlawan dan didorong terutama oleh kelompok-kelompok yang sejak awal memang menolak rekonsiliasi sejarah bangsa. Pemerintah memandang perkembangan ini sebagai situasi yang perlu dicermati, karena sebagian
Bijak Menyikapi Penetapan Gelar Pahlawan: Tolak Provokasi Demo dan Fitnah Politik
Oleh: Rivka Mayangsari )* Penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, menjadi momentum reflektif bagi bangsa Indonesia untuk menilai sejarah dengan kepala dingin dan sikap arif. Di tengah pro dan kontra yang bermunculan di ruang publik, masyarakat diimbau untuk menyikapinya secara
Penghargaan Negara kepada Soeharto: Wujud Kematangan dalam Melihat Sejarah
Jakarta, pemberian penghargaan negara kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menjadi sorotan publik dan memunculkan diskusi luas mengenai cara bangsa ini memaknai sejarahnya. Di tengah perdebatan yang muncul, langkah tersebut justru dapat dipandang sebagai bentuk kematangan bangsa dalam melihat perjalanan sejarah secara lebih utuh dan proporsional. Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak hanya diwarnai keberhasilan,
Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Bukti Apresiasi Bangsa Terhadap Jasa Pemimpin
JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menjadi bukti nyata penghargaan bangsa terhadap jasa besar seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan Indonesia. Keputusan pemerintah ini disambut luas sebagai langkah bersejarah dan bijaksana dalam menilai kembali perjalanan bangsa secara objektif, sekaligus memperkuat semangat persatuan nasional. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan