Program CKG dan Percepatan Pembangunan Faskes Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat Papua

JAYAPURA – Upaya peningkatan kesehatan di Tanah Papua terus menunjukkan perkembangan melalui percepatan pembangunan fasilitas kesehatan serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini terkendala akses dan sarana medis.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perlunya percepatan pembangunan berbagai fasilitas kesehatan yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. “Pada Jumat (14/11) telah dilakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan untuk membahas kelanjutan pembangunan fasilitas rumah sakit di Papua,” ujar Mathius D. Fakhiri.

Sejumlah proyek strategis masih berjalan lambat seperti RS Keerom yang baru 50 persen, Labkesmas Jayapura 25 persen, dan Labkesmas Keerom 10 persen. Sementara itu RS Rodofabo di Waropen dan RS Mamberamo Raya belum terlaksana sama sekali. Pemerintah Papua juga mengusulkan pengadaan alat vital medis seperti MRI, CT-Scan, Microscope Neurosurgery, serta alat EEG untuk RSJ Abepura. “Usulan tersebut penting demi peningkatan pelayanan kesehatan Papua,” tambah Mathius D. Fakhiri.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan layanan kesehatan di Papua. “Kementerian Kesehatan akan menindaklanjuti usulan-usulan dari Gubernur Papua karena hal ini juga merupakan bagian dari Asta Cita Presiden,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Di Papua Pegunungan, penyediaan dua mobil ambulans baru memperkuat akses pelayanan kesehatan antar-kabupaten. Kepala Dinkes P2KB Papua Pegunungan Isak Yikwa menyampaikan bahwa ambulans tersebut akan digunakan untuk layanan rujukan dan pelayanan kesehatan keliling. “Dua mobil ambulans ini akan digunakan untuk pelayanan kesehatan di Papua Pegunungan agar masyarakat dapat memperoleh layanan secara lebih cepat,” ujar Isak Yikwa.

Ambulans tambahan juga diberikan kepada RSUD Wamena dan Klinik Kalvari untuk mendukung pelayanan pasien rujukan serta penanganan kesehatan bagi penyintas HIV-AIDS. “Bantuan ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk pelayanan masyarakat,” pungkas Isak Yikwa.

Di Kabupaten Manokwari, pemanfaatan CKG meningkat signifikan. Plt Kepala Dinkes Manokwari Marthen Rantetampang mencatat 8.343 warga telah memanfaatkan layanan tersebut sejak awal 2024. “Ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin semakin meningkat,” ujar Marthen Rantetampang.

Ia menekankan perlunya penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP), terutama pemenuhan tenaga dokter di beberapa puskesmas yang masih kekurangan. “Ketersediaan dokter menjadi tantangan utama penerapan ILP,” tambah Marthen Rantetampang.

Program CKG di Papua Barat Daya juga mencatat capaian tinggi dengan total 21.890 masyarakat telah terbantu. Plt Kepala Dinkes P2KB Jan Pieter Kambu menjelaskan bahwa sosialisasi masif terus dilakukan. “Program ini sudah menjangkau 21.890 jiwa di enam kabupaten kota,” ujar Jan Pieter Kambu.

Ia menegaskan bahwa peningkatan ini menjadi bukti kuat bahwa layanan kesehatan inklusif semakin dirasakan masyarakat Papua sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.