Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Papua untuk Perkuat Layanan Publik

JAYAPURA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata dan berkualitas. Langkah ini menjadi prioritas mengingat ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mencetak generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan perlunya percepatan pembangunan sejumlah fasilitas kesehatan yang hingga kini masih berjalan lambat maupun belum terealisasi. Ia menjelaskan bahwa beberapa proyek strategis masih memerlukan perhatian serius, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Pada Jumat, (14/11), ia menghadiri pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta untuk membahas kelanjutan pembangunan beberapa fasilitas rumah sakit di Papua. “Kami telah melakukan pertemuan untuk membahas kelanjutan pembangunan sejumlah fasilitas, termasuk proyek yang progresnya masih jauh dari target,” ujar Mathius Fakhiri.

Beberapa proyek yang tengah berjalan di antaranya pembangunan Rumah Sakit Keerom dengan anggaran lebih dari Rp122 miliar yang progresnya baru mencapai 50 persen. Selain itu, pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom masing-masing baru mencapai 25 persen dan 10 persen. Gubernur juga menyoroti sejumlah proyek besar yang hingga kini belum dimulai, seperti pembangunan RS Rodofabo di Waropen dengan anggaran hingga Rp200 miliar serta pembangunan RS Mamberamo Raya senilai Rp300 miliar. “Kami juga meminta perhatian terhadap pembangunan ruang Bio Safety Level 2 untuk Labkesda Papua, karena keberadaan fasilitas ini sangat vital,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua turut mengajukan beberapa kebutuhan mendesak terkait kelengkapan alat kesehatan di RSUD Jayapura, RSUD Abepura, serta Rumah Sakit Jiwa Abepura. Gubernur Mathius menekankan perlunya MRI, Microscope Neurosurgery, CT-Scan, dan EEG sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan rujukan. Ia juga mengusulkan agar RSUD Abepura ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Khusus rujukan Ibu dan Anak serta Infeksi Paru di Papua Raya. “Ketiadaan beberapa alat kesehatan vital ini menjadi hambatan dalam memberikan layanan optimal kepada masyarakat,” tegasnya.

Meski sejumlah proyek masih membutuhkan percepatan, Gubernur menyampaikan apresiasi atas selesainya pembangunan RSUP Jayapura senilai Rp633 miliar serta RS Supiori dengan anggaran Rp53 miliar yang ditargetkan beroperasi pada tahun anggaran 2025. Ia berharap pembangunan yang belum tuntas dapat diselesaikan pada 2026 agar pemerataan layanan kesehatan di seluruh Papua semakin optimal. “Kami berharap perhatian serius dari Kementerian Kesehatan demi percepatan pembangunan kesehatan yang merata dan berkualitas,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti seluruh usulan yang disampaikan. “Kami akan menindaklanjuti usulan-usulan dari Gubernur Papua Mathius Fakhiri karena hal ini juga merupakan bagian dari prioritas nasional yang selaras dengan arah kebijakan presiden,” ujarnya.