Month: October 2025
Bukti Kinerja Baik 1 Tahun Prabowo Subianto Sangat Dirasakan Oleh Rakyat
Genap 1 Tahun Pemerintahan Presiden PrabowoSubianto mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Guru Besar Universitas Yarsi Prof. Dr. Perdana Wahyu mengatakan, bahwa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Ada pertumbuhan ekonomi yang di luar dugaan, mencapai 5,12%. “Angka kemiskinan juga turun hingga 8,47% per Maret 2025. Jadi ini diklaim sebagai angka pengangguran terendah sejak krisis 1998. Jadi
1 Tahun Prabowo Subianto Jadi Presiden, Diplomasi Lua Negeri Indonesia Jadi Perhatian Dunia
Bukti 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo dibidang Diplomasi mendapat apresiasi dari Guru Besar UKI sekaligus Pakar Hubungan Internasional, Prof. Angel Damayanti., Ph.D. Dirinya menilai, Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi ekonomi. Kunjungan ke sejumlah negara di awal-awal beliau menjabat ternyata menghasilkan dampak positif buat Indonesia, karena kita bisa mendapatkan kurang
Tokoh Lintas Agama Hingga Buruh Apresiasi Setahun Pragib, Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Pro-Rakyat
Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai beragam apresiasi dari tokoh lintas sektor. Sejumlah tokoh agama, pekerja, dan masyarakat sipil menilai pemerintahan saat ini menunjukkan arah yang tegas, terbuka terhadap kritik, dan konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rais Syuriyah PBNU, KH. Cholil Nafis menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan
Danantara Bangun Ekosistem Investasi Sehat di Tahun PertamaPemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh: Sri Lestari Puteri* Tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak penting dalam kebangkitan ekonomi nasional. Di bawah kepemimpinan yang visioner, pemerintah berhasil melahirkan lembagastrategis bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai simbol kemandirian ekonomi bangsa dan wujud nyata dari komitmen untukmembangun ekosistem investasi yang sehat, kuat, dan berdaulat. Danantara dibentuk melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBUMN, menjadi superholding yang memayungi dan mengintegrasikan seluruh asetstrategis negara di bawah satu tata kelola terpadu. Langkah ini menandai era barupengelolaan investasi nasional yang modern, transparan, dan profesional, sejalandengan visi pemerintah Prabowo-Gibran untuk memperkuat fondasi ekonomi menujuIndonesia Emas 2045. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Danantara merupakanupaya untuk mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional dan menjadikan BUMN sebagai motor penggerak kesejahteraan rakyat. Ia menilai, Indonesia memilikipotensi luar biasa yang harus dikelola dengan strategi investasi cerdas agar memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Menurutnya, Danantara akan menjadiinstrumen utama untuk memastikan seluruh aset negara bekerja optimal demi kemakmuran bangsa. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai Danantara adalahrepresentasi dari semangat generasi muda dalam membangun tata kelola ekonomiyang transparan, efisien, dan berdaya saing global. Ia menekankan pentingnyainovasi dalam pengelolaan investasi, terutama pada sektor-sektor masa depanseperti energi terbarukan, teknologi digital, dan pangan berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO, Danantaramenargetkan kontribusi dividen kepada negara mencapai US$10 miliar atau sekitarRp165 triliun pada tahun 2029, dengan kapasitas investasi hingga US$40 miliartanpa leverage. Potensi total pengembangan investasi bahkan diproyeksikanmencapai US$250 miliar, menandakan optimisme kuat terhadap transformasiekonomi nasional. Rosan menilai, Danantara tidak hanya akan menjadi lembagainvestasi, tetapi juga penggerak pertumbuhan inklusif yang membuka peluang bagisektor swasta, daerah, dan UMKM untuk tumbuh bersama. Dalam skala global, Danantara memperkuat kerja sama dengan berbagai sovereign wealth fund (SWF) dunia, seperti Qatar Investment Authority (QIA), China Investment Corporation (CIC), Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, dan mitradari Uni Emirat Arab. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut langkah ini sebagai bukti meningkatnya kepercayaan dunia terhadapstabilitas dan kredibilitas ekonomi Indonesia. Menurutnya, kerja sama tersebut akanmembawa modal, teknologi, dan jaringan internasional yang sangat dibutuhkanuntuk mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi nasional. Pemerintah menaruh harapan besar pada Danantara untuk menjadi motor penggerak reformasi BUMN.
Danantara Jadi Mesin Penggerak Investasi Nasional di Tahun Pertama Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Oleh: Juanda Syah)* Peran lembaga investasi negara semakin strategis dalam mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu motor penggeraknya adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang dalam tahun pertama menunjukkan akselerasi signifikan dalam penguatan modal negara, skema investasi, serta dukungan terhadap agenda pembangunan
Sinergi Danantara dan Dunia Usaha Dorong Lompatan Ekonomi Nasional di Tahun Pertama Pemerintahan
JAKARTA – Sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan dunia usaha terus menunjukkan arah positif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun pertama pemerintahan baru. Melalui strategi investasi agresif, kolaborasi global, dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara diyakini akan menjadi motor penggerak investasi dan pembangunan strategis Indonesia. CEO BPI
Setahun Pemerintahan, Danantara Jadi Pilar Efisiensi BUMN untuk Indonesia Maju
Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah naungan pemerintah. “Jadi kita memiliki 1.000 perusahaan, katakanlah setiap perusahaan punya 5 komisaris, jika dikali 1.000, maka ada 5 ribu
Papua Jadi Tonggak Kemandirian Pangan Indonesia di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo Gibran
Oleh : Yohanes Wandikbo )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian pangan nasional melalui program Swasembada Pangan Papua yang kini menjadi tonggak keberhasilan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Program menjadi lambang kedaulatan bangsa dan kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia. Di tengah tantangan global terkait ketahanan pangan, langkah strategis ini membuktikan bahwa Papua kini
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Swasembada Pangan Papua Jadi Simbol Ketahanan Pangan Indonesia
Oleh : Loa Murib Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menorehkan capaian penting dalam sejarah pembangunan nasionalmelalui terwujudnya Swasembada Pangan Papua. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi buktinyata peningkatan kemandirian pangan nasional, tetapi juga menegaskan peran Papua sebagaigarda terdepan dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Di tengah tantangan global berupa perubahan iklim dan gejolak harga pangan dunia, capaian ini memperlihatkan bahwaIndonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan mengoptimalkan potensi sumber dayaalam dan manusia di kawasan timur. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun Kawasan SwasembadaPangan, Energi, dan Air Nasional di Merauke, Papua Selatan. Kawasan strategis ini menjadisimbol sinergi antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Merauke tidak sekadarmenjadi proyek pertanian, tetapi cerminan bagaimana Indonesia menyeimbangkanpembangunan ekonomi dan pelestarian alam. Pemerintah menargetkan pencetakan sawah seluas 52.000 hektare sebagai bagian dari rencana nasional satu juta hektare sesuai InstruksiPresiden Nomor 14 Tahun 2025. Langkah ini ditopang oleh pembangunan infrastrukturstrategis seperti jalan sepanjang 135 kilometer, bandara seluas 180 hektare, dan pelabuhan377 hektare yang akan memperkuat konektivitas dan distribusi logistik pangan dari Papua keseluruh Indonesia. Kesuksesan ini tidak lepas dari kerja kolaboratif lintas kementerian. KLH/BPLH bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan dalam mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Pendekatan terintegrasiini memastikan bahwa pembangunan pertanian di Papua berjalan seimbang denganperlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat adat. Semangat swasembada juga bergema di Papua Barat Daya. Kepala Dinas Pangan PertanianKelautan dan Perikanan Absalom Solossa menyebutkan bahwa tahap awal program cetaksawah seluas 10.000 hektare akan dimulai di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi beras, tetapi juga membukalapangan kerja baru, meningkatkan daya beli petani, serta memperkuat ekonomi lokalberbasis pertanian rakyat. Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh pemerintahpusat, Papua kini menjelma sebagai salah satu poros utama lumbung pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia telahmencapai swasembada beras dengan surplus hingga 5 juta ton pada 2025. Hal ini menandaipencapaian penting setelah bertahun-tahun Indonesia bergantung pada impor. Capaiantersebut menjadi hasil nyata kerja keras pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsayang bahu membahu memperkuat kedaulatan pangan. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran
Keberhasilan Program Swasembada Pangan di Papua Jadi Bukti Nyata Kepemimpinan Prabowo di Tahun Pertama
Merauke – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai satu tahun kepemimpinannya dengan capaian besar, yakni Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, terutama di sektor beras. Berdasarkan data BPS, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan surplus mencapai 4–5 juta ton. “Sampai akhir tahun, kata BPS, bukan kata saya,