Day: October 3, 2025
Kehadiran Badan Pengatur BUMN Tingkatkan Efektivitas Danantara
Oleh : Nancy Dora )* Pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) kembali memasuki babak baru dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 menjadi undang-undang. Perubahan mendasar dari regulasi ini adalah transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN (BP BUMN), yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sementara Danantara ditetapkan sebagai pelaksana
Pembentukan Badan Pengatur BUMN Pastikan Peran Sentral Danantara
Oleh : Ricky Rinaldi Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola perusahaan milik negara melalui langkah besar berupa pembentukan Badan Pengatur BUMN. Inisiatif ini dipandang sebagai bagian penting dari reformasi kelembagaan, sejalan dengan kebutuhan memastikan bahwa BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam
Transformasi Kementerian BUMN Siapkan Danantara Hadapi Era Global
Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi bertransformasi menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) BUMN pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Perubahan ini menandai langkah besar dalam memperkuat tata kelola BUMN sekaligus mempersiapkan Danantara sebagai
Perubahan Nomenklatur Kementerian BUMN Perkuat Fokus Kerja Danantara
Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur sekaligus restrukturisasi kelembagaan terhadap Kementerian BUMN menjadi model “Danantara / Badan Pengaturan BUMN” merupakan langkah strategis dalam mempertegas fungsi negara sebagai regulator dan memperkuat performa operasional BUMN. Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa transformasi nomenklatur ini harus menjadi momentum perbaikan tata kelola BUMN di Indonesia. “BUMN
Setahun Berjalan MBG Bukti Nyata Komitmen Pemerintah pada Gizi Anak
Oleh : M. Syahrul Fahmi )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama setahun menjadi salah satu capaian nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan asupan nutrisi yang selama ini menghambat kualitas sumber daya
Setahun Program MBG, Publik Apresiasi Manfaat Gizi dan Ekonomi
Oleh: Rudi Alamsyah Kusumawinata (* Satu tahun sudah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, sebuah kebijakan monumental yang menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendongkrak produktivitas ekonomi nasional. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas melalui
Setahun Berjalan MBG Bukti Nyata Komitmen Pemerintah pada Gizi Anak
Oleh : M. Syahrul Fahmi )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama setahun menjadi salah satu capaian nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan asupan nutrisi yang selama ini menghambat kualitas sumber daya
MBG Jadi Bagian Strategis Wujudkan Pembangunan SDM Unggul
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap fokus pada agenda strategis yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yakni pemenuhan gizi bagi generasi muda melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diyakini tidak hanya menjawab persoalan ketimpangan sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045. Presiden
MBG Jadi Bukti Kepedulian Negara pada Masa Depan Anak Indonesia
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah semakin menegaskan kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak Indonesia. Program ini dipandang sebagai investasi penting untuk membangun generasi sehat dan berkualitas sejak dini. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menilai MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan sebuah langkah untuk memastikan
Pemerintah Berkomitmen Respon Cepat Penanganan Radioaktif
Oleh: Bara Winatha*) Kasus kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, memicu perhatian serius dari publik. Pemerintah, DPR, hingga aparat penegak hukum bergerak cepat merespons persoalan ini demi melindungi keselamatan masyarakat, lingkungan, serta menjaga kepercayaan dunia terhadap standar keamanan Indonesia. Kejadian ini menjadi momentum bagi negara untuk menegaskan komitmennya bahwa