Day: October 14, 2025
Jelang Satu Tahun Prabowo-Gibran, Efisiensi Anggaran Jadi Terobosan Fiskal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Oleh: Dhita Karuniawati )* Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Pemerintah kini menegaskan komitmennya untuk menggunakan paradigma baru dalam efisiensi anggaran, bukan semata-mata memangkas belanja, melainkan mengoptimalkan setiap rupiah agar menghasilkan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat dan percepatan
Setahun Prabowo–Gibran: Pemerintah Pastikan Transparansi dalam Efisiensi Anggaran
Oleh: Raditya Ananta *) Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting dalam meletakkan fondasi pengelolaan fiskal yang efisien dan transparan. Kebijakan efisiensi anggaran bukan sekadar jargon penghematan, melainkan strategi fiskal yang dirancang untuk memastikan belanja negara diarahkan pada program prioritas pembangunan. Dalam satu tahun pertama, pemerintah berhasil menunjukkan bahwa
Menjelang Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, Efisiensi Anggaran Jadi Fondasi Stabilitas Ekonomi
JAKARTA – Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wajah kebijakan fiskal nasional menunjukkan arah baru yang lebih terukur dan produktif. Pemerintah menempatkan efisiensi anggaran sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memastikan setiap rupiah dari kas negara bekerja efektif untuk kepentingan rakyat. Langkah konkret ini ditandai dengan keluarnya
Jelang Satu Tahun Pragib, Pemerintah Pastikan Efisiensi Anggaran 2026 Secara Optimal
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di seluruh pemerintah daerah menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Pragib). Ia menekankan bahwa setiap daerah harus menghentikan pemborosan, terutama pada kegiatan seremonial dan pengeluaran birokrasi yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. “Pemerintah daerah harus
Sekolah Garuda Papua Wujud Nyata Pemerataan Pendidikan Nasional
Oleh: Wilem Mandacan *) Pendidikan di Papua kini bergerak menuju arah yang lebih maju dengan hadirnya Sekolah Garuda, sebuah program unggulan yang dirancang pemerintah untuk memperkuat sistem pendidikan di wilayah timur Indonesia. Inisiatif ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh anak Papua untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan tanah kelahirannya.
Sekolah Garuda Tonggak Baru Pemerataan Pendidikan Unggul di Tanah Papua
Oleh: Yonas Wanggai* Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, berdayasaing, dan berkeadilan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah Indonesia kembali menunjukkankomitmen kuat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan nasional melalui kehadiranSekolah Garuda di Tanah Papua. Program ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dirancang untuk mempercepat peningkatan mutupendidikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah timur yang selama inimenjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia. Peresmian Sekolah Garuda di SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya, menjadi simbolnyata langkah maju pemerintah dalam membangun generasi unggul Papua. Acara peresmian berlangsung meriah, ditandai dengan penampilan tarian khas Papua yang menggambarkan semangat dan kebanggaan masyarakat setempat atas kehadiransekolah unggulan berstandar global tersebut. Sekolah ini menjadi wujud nyata tekadpemerintahan Prabowo–Gibran untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kesenjanganakses pendidikan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, yang turut memberikan sambutan secaravirtual, menegaskan bahwa Sekolah Garuda adalah bentuk nyata perhatian pemerintahterhadap masa depan generasi muda Papua. Ia menyampaikan bahwa kebijakanPresiden Prabowo Subianto berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, tangguh, dan berkarakter kuat, sebagai prasyarat menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Ribka Haluk, banyak potensi anak-anak Indonesia yang kini mulai tergaliberkat perluasan akses pendidikan yang digerakkan pemerintah. Kehadiran Sekolah Garuda, kata dia, menjadi jawaban atas tantangan tersebut dengan menghadirkanpendidikan berstandar tinggi, tenaga pendidik profesional, serta kurikulum modern yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia menambahkan, melalui program ini, setiap anak bangsa kini memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadigenerasi pemimpin masa depan. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyampaikan apresiasimendalam kepada pemerintah pusat atas perhatian dan komitmennya terhadapkemajuan pendidikan di Papua. Ia menilai kehadiran Sekolah Garuda sebagaimomentum penting yang akan mengubah wajah pendidikan di tanah timur Indonesia. Menurutnya, program ini bukan hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan semangat juang kepada pesertadidik. Elisa menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utamakemajuan Papua. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui program PHTC, kini generasi muda Papua memiliki akses terhadap pendidikan yang tidak kalahdari daerah lain. Ia optimistis Sekolah Garuda akan melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional. Iajuga menambahkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap daerah timur menjadibukti kuat bahwa pembangunan kini benar-benar merata, tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA Averos Sorong, Fitria Awalia, mengungkapkan rasa bangga dan syukurnya atas kepercayaan pemerintah menjadikansekolahnya sebagai bagian dari jaringan Sekolah Garuda. Ia menyebut bahwa tanggungjawab ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan penuh dedikasi. Fitria menjelaskan bahwa melalui program ini, sekolahnya kini mendapatkan dukungan penuhdalam hal peningkatan kualitas tenaga pengajar, penyediaan sarana modern, sertapelatihan teknologi pendidikan terkini. Fitria menegaskan, Sekolah Garuda telah membawa perubahan besar dalam ekosistempendidikan di Sorong. Proses belajar mengajar kini lebih interaktif, kreatif, dan berorientasi pada pengembangan karakter siswa. Ia optimistis bahwa program ini akanmencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memilikikepedulian sosial serta semangat untuk membangun Papua yang maju dan mandiri. Iamenyebut bahwa kehadiran Sekolah Garuda menjadi bukti konkret bahwa Papua kiniberdiri sejajar dengan wilayah
Pemerintah Resmikan Sekolah Garuda di Papua Barat Daya, Bukti Komitmen Majukan SDM Papua
Sorong – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua melalui peresmian Sekolah Garuda di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sekolah ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerataan akses pendidikan unggul di seluruh pelosok Indonesia. Peresmian Sekolah Unggul Garuda
Sekolah Garuda Jadi Bukti Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran Majukan Pendidikan Papua
Sorong — Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan pendidikan di Tanah Papua melalui peluncuran Sekolah Garuda, salah satu program unggulan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Kehadiran Sekolah Garuda di SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya, menjadi simbol nyata pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Program ini
Swasembada Energi, Jalan Kemandirian Ekonomi di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo–Gibran
Oleh: Bagus Pratama Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional menunjukkan geliat nyata menuju kemandirian. Jika pada awal masa kepemimpinan pasangan ini banyak pihak menilai target swasembada energi masih terlalu ambisius, kini indikator capaian di lapangan menunjukkan bahwa langkah menuju energi mandiri telah berjalan di
Jelang Setahun, Pengamat Optimis Prabowo – Gibran Wujudkan SwasembadaEnergi
Oleh : Rivka Mayangsari*) Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai capaian strategis mulai menunjukkan hasil yang konkret. Salah satuyang paling menonjol adalah langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada energinasional sebuah cita-cita lama bangsa Indonesia untuk lepas dari ketergantungan terhadap imporbahan bakar minyak (BBM). Kebijakan yang digagas oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) BahlilLahadalia melalui pemanfaatan etanol sebagai campuran BBM menjadi langkah nyata menujukemandirian energi nasional. Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo-Gibran (Pragib) untuk membangun ekonomi yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan. Upaya tersebutbukan hanya soal energi, melainkan juga bagian dari strategi besar memperkuat ketahanannasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof. Ima Amaliah, menilaiprogram swasembada energi merupakan kebijakan yang seharusnya telah dijalankan sejak lama. Ia mengingatkan bahwa di masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an, hasil sektor migasseharusnya dijadikan fondasi bagi pembangunan sistem energi yang mandiri. Menurutnya, langkah pemerintah saat ini adalah bentuk koreksi sejarah yang patut diapresiasi karenamenunjukkan arah pembangunan yang lebih berdaulat. Prof. Ima juga menegaskan bahwa program swasembada energi bukan sekadar kebijakanekonomi, tetapi strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan negara. Dengan mengurangiimpor BBM, Indonesia akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisitawar di tingkat internasional. Ia memandang kebijakan pencampuran etanol 10 persen atau E10 dalam BBM sebagai terobosan penting menuju kemandirian energi. Selain mengurangi impor, kebijakan ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih. Kebijakan berbasis bioetanol tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalammenghadapi perubahan iklim dan target emisi nol bersih pada 2050, sebagaimana tertuang dalamPerjanjian Paris. Dengan memanfaatkan sumber daya domestik seperti tebu dan singkong untukmemproduksi etanol, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakanrantai pasok baru yang menggerakkan ekonomi pedesaan. Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi SuprayogiSugandi, juga menilai bahwa kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorongswasembada energi merupakan langkah yang visioner. Ia menyebut, inisiatif sepertipengembangan sumur minyak rakyat adalah kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutamajika implementasinya dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan warga yang terlibat. Menurut Yogi, partisipasi masyarakat dalam proyek energi akan memperkuat rasa memilikiterhadap sumber daya nasional. Namun demikian, ia mengingatkan agar mekanisme pelibatanmasyarakat tetap diatur secara adil, agar tidak menimbulkan kesenjangan atau praktikeksploitatif. Dengan demikian, kemandirian energi yang dicapai tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial-ekonomis. Dari sisi teknologi, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut TeknologiBandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, menilai bahwa langkah pemerintah menggunakan etanolsebagai bahan campuran BBM merupakan solusi praktis dan realistis untuk mengurangiketergantungan impor energi. Ia menjelaskan bahwa secara teknis, bahan bakar dengankandungan etanol telah terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern tanpamenimbulkan risiko terhadap performa mesin. Tri Yus menambahkan, penggunaan etanol tidak hanya memberikan manfaat lingkungan melaluipengurangan emisi karbon, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi Indonesia. Pengembangan industri bioetanol di dalam negeri, kata dia, berpotensi menciptakan ribuanlapangan kerja baru, khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dampak ganda: memperkuat ketahanan energi sekaligus memperluaslapangan kerja bagi masyarakat. Lebih jauh, Tri Yus mengungkapkan bahwa saat ini ketergantungan impor BBM Indonesia masihmencapai lebih dari 45 persen dari total kebutuhan nasional. Dengan mengembangkan industribioetanol secara serius, angka tersebut dapat ditekan secara bertahap, bahkan hingga separuhnyadalam beberapa tahun ke depan. Ia memandang kebijakan Bahlil Lahadalia sebagai langkahkonkret untuk memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri yang selama ini belumdioptimalkan. Langkah strategis pemerintah tersebut juga menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional bahwaIndonesia berkomitmen terhadap transisi energi bersih dan kemandirian nasional. Dalam konteksglobal, di mana ketidakpastian pasokan energi menjadi isu besar, Indonesia menunjukkan arahkebijakan yang berpijak pada kekuatan domestik dan inovasi teknologi. Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai kalangan menilai bahwa arahkebijakan energi nasional semakin jelas dan terukur. Program swasembada energi berbasisbioetanol bukan hanya bentuk adaptasi terhadap tantangan zaman, tetapi juga cermin keberanianpolitik untuk membangun masa depan energi yang berdaulat. Dengan dukungan para akademisi, praktisi, dan masyarakat, optimisme akan kemandirian energibukan lagi sekadar wacana. Pemerintah telah memulai langkah konkret yang membawa dampaklangsung terhadap perekonomian nasional, mulai dari pengurangan impor hingga peningkatanpendapatan petani lokal. Seiring berjalannya waktu, program swasembada energi ini diyakini akan menjadi tonggaksejarah baru bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana disampaikan para pengamat, keberhasilankebijakan ini akan menjadi bukti bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran mampumenggabungkan visi besar dan kerja nyata untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera di bidang energi. *) Pemerhati Isu Energi