Month: October 2025
Sinergitas TNI–Polri Jamin PSU Aman, Masyarakat Tenang Salurkan Hak Pilih
Jakarta — Sinergi TNI–Polri di berbagai daerah memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur, pola pengamanan terpadu—mulai patroli gabungan, penjagaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sambang dialogis—membuat warga merasa tenang menyalurkan hak pilihnya sekaligus menegaskan kedewasaan berdemokrasi. Di ujung timur Indonesia, pelaksanaan PSU di
TNI-Polri Bersatu Padamkan Narasi Provokatif dan Hoaks di Masyarakat
Oleh : Gavin Asadit )* Di tengah dinamika informasi digital yang cepat dan terkadang tak terkendali, pemerintah sangat menyadari bahwa hoaks dan narasi provokatif bukan hanya sekadar gangguan opini publik, melainkan ancaman terhadap keamanan, persatuan, dan stabilitas nasional. Berbagai klaim yang keliru seperti tuduhan bahwa TNI atau Polri terlibat dalam provokasi massa, bahwa pemerintah diam-diam
TNI dan Polri Kompak Jaga Iklim Demokrasi Kawal Demo Damai
Jakarta – Komitmen menjaga iklim demokrasi di Indonesia kembali diperlihatkan melalui sinergi yang kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua institusi pertahanan dan keamanan ini menunjukkan kekompakan dalam mengawal jalannya aksi unjuk rasa damai yang berlangsung di berbagai daerah pada beberapa waktu lalu. Dalam setiap aksi penyampaian pendapat di
TNI-Polri Solid Redam Provokator Narasi Hoaks Demonstrasi
Jakarta — Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam meredam penyebaran narasi hoaks dan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi di Indonesia. Untuk itu, langkah kolaboratif dengan TNI dan Polri diintensifkan guna memastikan setiap provokator yang mencoba memecah belah ditindak tegas. Sebagai ujung tombak di bidang keamanan dan penegakan hukum, TNI dan Polri mendapat mandat untuk
Pemerintah Serius Tindaklanjuti Aspirasi 17+8 Rakyat lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Daniul Hermawan )* Komitmen pemerintah untuk merespons aspirasi rakyat yang terangkum dalam tuntutan 17+8 semakin menemukan bentuk nyata melalui langkah percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Kehadiran regulasi ini dipandang penting sebagai instrumen hukum untuk menutup celah praktik kejahatan yang merugikan negara, sekaligus menjadi bukti keseriusan negara dalam memenuhi amanat rakyat yang menuntut tata
Pemerintah dan DPR Kawal RUU Perampasan Aset Wujudkan Aspirasi 17+8
Jakarta – Pemerintah menegaskan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025–2026. Kehadiran regulasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan pengembalian aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas, Pemerintah Komitmen Kawal Aspirasi 17+8
Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan penuh terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengawal proses ini. “Kalau memang itu inisiatifnya diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan
Judi Daring Ancam Generasi, Pemerintah Perkuat Pemberantasan Digital
Oleh: Bara Winatha*) Perkembangan teknologi digital memang memberikan banyak kemudahan, tetapi pada saat yang sama juga membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Judi daring kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan cukup dengan gawai yang bisa diakses siapa saja. Situasi ini membuat praktik judi daring menjangkau kelompok yang lebih luas, termasuk generasi muda yang
Pemerintah Gencarkan Literasi Bahaya Judi Daring Demi Lindungi Ketahanan Ekonomi dan Keluarga
Oleh : Ratna Soemirat Fenomena judi daring (judol) di Indonesia semakin menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi digital memang membawa banyak manfaat, tetapi di sisi lain membuka peluang praktik perjudian yang kian sulit dikendalikan. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terus menunjukkan komitmen untuk melindungi masyarakat lewat berbagai program
Pakar UMY Ingatkan Efek Domino Bahaya Judi Daring
Yogyakarta – Pakar Ekonomi Syariah UMY, Satria Utama menegaskan bahwa fenomena judi daring (judol) di Indonesia bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sosial dan ekonomi yang dapat menggerus stabilitas masyarakat. ”Ketika dana bansos yang mestinya dipakai untuk makan, sekolah anak, atau kebutuhan kesehatan malah digunakan berjudi, itu bukan lagi persoalan individu,” ucap Satria. Ia menjelaskan,