Day: October 31, 2025
Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Sosial Melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sosial bangsa melalui Gerakan Nasional Anti Narkoba (GANNAS). Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 dengan membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa
Pemusnahan Narkoba Triliunan Rupiah Jadi Bukti Nyata Ketegasan Presiden Prabowo
Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam memberantas kejahatan narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pemusnahan barang bukti narkoba senilai lebih dari Rp29 triliun yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta. Kegiatan pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika
Penerbitan PP 38 Tahun 2025 Langkah Terobosan Pemerintah Percepat Pembangunan Daerah
Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan nasional melalui kebijakan yang inovatif dan terukur. Salah satu langkah terobosan tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat. Aturan ini secara resmi ditandatangani Presiden Prabowo dan menjadi instrumen baru yang memungkinkan pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara
PP 38 Tahun 2025 Dorong Proyek Strategis dan Perekonomian Daerah
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat iklim investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari sistem perizinan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, sekaligus menjadi bagian penting dari reformasi
Pembiayaan Daerah Lebih Fleksibel melalui PP 38 Tahun 2025
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang menandai langkah baru dalam strategi fiskal nasional. Regulasi ini membuka peluang bagi pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh pembiayaan langsung dari pemerintah pusat melalui
PP 38 Tahun 2025 Upaya Pemerintah Dorong Akselerasi Pembangunan Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan memastikan seluruh proses perizinan berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik. Wakil Menteri Investasi