Day: October 12, 2025
Cerdas di Dunia Digital, Bijak Menolak Judi Daring
Oleh : Astrid Kumala )* Judi daring kini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Fenomena ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis sosial dan moral yang harus dihadapi secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Alexander Sabar, menegaskan bahwa judi daring telah menghancurkan
Program MBG Tingkatkan Gizi Anak Hingga Gerakkan Ekonomi Daerah
Semarang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menjadi upaya nyata dalam memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Melalui distribusi dana yang besar dan pemanfaatan sumber daya dari masyarakat sekitar, program ini terbukti mampu menciptakan dampak ganda: meningkatkan kualitas
Presiden Prabowo Tegaskan Program MBG Tidak Dipolitisasi
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipolitisasi. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul banyaknya berita terkait program MBG dan kasus keracunan di beberapa daerah. “Harus waspada, jangan sampai dipolitisasi,” ungkap Prabowo. Presiden Prabowo menyadari program MBG masih memiliki kekurangan dan pihaknya segera melakukan pembenahan agar ke depannya berjalan lebih baik.
Pemerintah Terus Libatkan Peran Masyarakat dalam Kawal Program MBG
Oleh: Anggina Nur Andini* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu tonggak penting dalamkomitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun bangsayang sehat, cerdas, dan sejahtera. Program ini dirancang bukan hanya untukmemenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga sebagai investasi jangkapanjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Melalui MBG, pemerintah berupaya menghadirkankebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Pemerintah menempatkan MBG sebagai program nasional yang melibatkan seluruhlapisan masyarakat. Pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam memastikankeberhasilan pelaksanaannya. Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi menggandengmasyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan dunia usahauntuk bersama-sama mengawal agar makanan bergizi benar-benar tersalurkankepada anak-anak di seluruh Indonesia. Dengan melibatkan partisipasi publik, MBG bukan hanya menjadi program pemerintah, melainkan gerakan sosial untukmewujudkan generasi emas Indonesia. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menilai bahwapenguatan tata kelola dalam program MBG menjadi langkah penting untuk menjagamarwah Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini merupakan simbolkepedulian negara terhadap rakyat kecil dan harus dijaga kredibilitas sertaefektivitasnya. Pemerintah, kata Yeka, telah menunjukkan keseriusan denganmelakukan pembenahan menyeluruh agar pelaksanaan MBG semakin baik, tepatsasaran, dan berkelanjutan. Langkah konkret pemerintah terlihat melalui kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruhSatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kebijakan ini merupakan bukti nyatakomitmen pemerintah dalam menjamin makanan yang dikonsumsi anak-anak aman, higienis, dan bergizi seimbang. Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit, Murti Utami, menegaskan bahwa keamanan pangan adalah faktor penting yang menjadiperhatian utama. Setiap dapur dan penyedia makanan diwajibkan memenuhi standarhigienitas tinggi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Kemenkes juga memastikan proses sertifikasi berjalan cepat dan transparan. Pemerintah daerah diberikan peran penting dalam menerbitkan SLHS, sementaramasyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya memperkuat aspek regulasi, tetapi juga menumbuhkankesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan pangan dan kualitas gizi. Dukungan terhadap pelibatan masyarakat juga datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa partisipasi publikdan lembaga independen menjadi fondasi penting dalam memastikan transparansipelaksanaan MBG. Menurutnya, pelibatan masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan organisasi profesi gizi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap program. Pemerintah telah membuka ruang luas bagi elemen masyarakat untuk berkontribusidalam memberikan masukan, pengawasan, dan pendampingan agar MBG terusberkembang menjadi lebih baik. Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, yang menekankanbahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat. DPR bersama kementerian dan lembaga terkait terus mengawal agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan benar-benar terkonversi menjadimakanan bergizi yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia. Nurhadi menegaskanbahwa kolaborasi dengan lembaga keagamaan, yayasan, serta mitra penyediapangan harus diarahkan pada penguatan kualitas layanan gizi, bukan sekadarmemenuhi target angka. Dalam konteks tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) juga berperan strategis dalammemperluas jangkauan program dan memperkuat sistem pengawasan. Wakil KetuaBGN, Nanik S. Deyeng, menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperkuatkoordinasi dengan lembaga pengawas pangan, laboratorium daerah, sertamasyarakat setempat untuk memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhistandar gizi dan kebersihan. BGN
Mengapresiasi MBG Mampu Hadirkan Efek Positif Ke Masyarakat
Oleh : Aulia Rachman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 bukan sekadar program bantuan pangan biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat—gizi, pendidikan, ekonomi lokal, kesejahteraan petani dan UMKM, hingga harapan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberadaan MBG telah membawa angin segar dalam kondisi sosial-ekonomi, terutama di tengah tantangan