UU TNI Semakin Perjelas dan Batasi Keberadaan Prajurit di Ranah Sipil
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam rapat paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025. Sejumlah perubahan dalam regulasi tersebut semakin memperjelas dan membatasi keberadaan prajurit TNI di ranah sipil. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menyoroti
Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Penuh Partisipasi Publik
JAKARTA – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Meskipun hingga saat ini surat presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri belum diterima, DPR memastikan bahwa proses pembahasan nantinya akan berjalan secara transparan. Anggota Komisi
Mengutuk Kekejaman OPM: Seruan untuk Stabilitas dan Keamanan Papua
JAYAPURA – Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo kembali menuai kecaman. Serangan brutal yang mengancam nyawa warga sipil tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Masyarakat Papua berhak hidup dalam suasana aman dan damai, tanpa teror yang terus-menerus menghantui kehidupan mereka. Martina Natkime, Tokoh Perempuan Papua, mengecam keras tindakan kekerasan
Nduga Bangkit: Rekonsiliasi dan Pembangunan Menjadi Fokus Utama
Nduga – Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya dalam membangun daerah dengan mengutamakan rekonsiliasi dan penguatan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Konflik berkepanjangan yang sebelumnya melanda Nduga kini telah terkendali, membuka peluang bagi percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Mantan Pj. Bupati Nduga, Elai Giban, menegaskan bahwa era konflik yang membayangi Nduga selama 16 tahun telah
Apresiasi langkah TNI-Polri Bantu Pecalang Jaga Keamanan pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri
Denpasar – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, sinergi antara TNI, Polri, dan pecalang di Bali patut diapresiasi. Langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah dan perayaan. TNI dan Polri di Bali
Ratusan Personel TNI-Polri Sinergis Amankan Perayaan Nyepi dan Idul Fitri 2025
Jakarta – Sinergi kuat antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan masyarakat. Menjelang perayaan Nyepi dan Idul Fitri, ratusan personel TNI-Polri dikerahkan untuk menjamin situasi yang aman dan kondusif. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Arief Wicaksono Sudiutomo, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam
UU TNI Pastikan Profesionalitas Prajurit
Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan langkah maju dalam memperkuat profesionalisme dan peran strategis TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Perubahan ini memastikan bahwa TNI semakin adaptif dalam menghadapi tantangan global serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa
UU TNI Tidak Melanggar Supremasi Sipil, Waspadai Provokasi Penolakan
Jakarta – Polemik terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bergulir, dengan berbagai pendapat yang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, Oktaria Saputra, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), mengajak untuk lebih memahami secara komprehensif sisi-sisi lain dari UU TNI yang baru disahkan tersebut. “Penting bagi kita
Waspada Aliran Sesat Tarekat Ana’ Loloa Sebar Ajaran Menyimpang
SULSEL — Masyarakat di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan keberadaan ajaran Tarekat Ana’ Loloa yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Ajaran yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau (56) itu mengklaim memiliki rukun Islam berjumlah sebelas dan mengajarkan bahwa ibadah haji dapat dilakukan di Gunung Bawakaraeng, bukan di Makkah.
MUI Tegaskan Tarekat Ana’ Loloa sebagai Aliran Sesat
SULSEL — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, secara resmi menetapkan Pangissengana Tarekat Ana’ Loloa sebagai aliran sesat. Aliran yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Petta Bau (59) tersebut dinyatakan menyimpang setelah diketahui mengajarkan bahwa rukun Islam berjumlah sebelas dan ibadah haji tidak wajib dilaksanakan di Makkah. Penetapan tersebut dituangkan dalam maklumat MUI