Pengesahan KUHAP Telah Sesuai Mekanisme, Tidak Akan Timbulkan Kekosongan Hukum
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana nasional. Di tengah dinamika pembahasan dan perbedaan pendapat di ruang publik, penting untuk ditegaskan bahwa proses legislasi yang ditempuh dalam pengesahan KUHAP telah mengikuti seluruh tahapan
Revisi KUHAP perkuat perlindungan HAM dan berikan kepastian hukum
Jakarta, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Ketika aturan ini diperbarui secara komprehensif, yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga jaminan bahwa setiap proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip
KUHAP Disahkan, Pemerintah Ajak Publik Sampaikan Kritik Lewat Mekanisme Hukum yang Sah
Jakarta – Pemerintah resmi mengesahkan KUHAP baru dan menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Di saat bersamaan, masih ada kelompok masyarakat sipil yang belum bisa menerima sepenuhnya atas pembaruan KUHAP tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan sejumlah anggota dewan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) terkait pembahasan revisi KUHAP yang
Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Tahap Akhir 2025 untuk Kesejahteraan Rakyat
Oleh: Alexandro Dimitri*) Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang terus dipercepat. Dengan menargetkan agar seluruh penyaluran triwulan IV dapat dituntaskan paling lambat November, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas strategis dalam menjaga daya
Percepatan Distribusi Bansos Gerakkan Ekonomi Hingga Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global terutama menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah
Tiga Program Bansos Utama Cair November 2025, Mulai Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial (bansos) utama bagi masyarakat rentan memasuki November 2025, sebagai langkah menjaga daya beli serta memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan kepada kelompok rentan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, transparansi,
Negara Hadir untuk Balita Lansia dan Pelajar Lewat Program Bansos Tepat Sasaran
Jakarta- Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua lembaga tersebut kini tengah melakukan konsolidasi data melalui program Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data penerima bansos yang digunakan pemerintah benar-benar akurat,
Program MBG Mulai Sentuh Daerah Terpencil dengan Pengiriman Menu Siap Saji
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjangkau wilayah-wilayah terpencil lewat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan siap saji. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa SPPG akan didirikan di seluruh kawasan yang sulit diakses, termasuk wilayah adat seperti Baduy. “Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang
Program MBG Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7-8%
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) makin menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Menurut pengamatan sejumlah narasumber, MBG kini tidak hanya sekadar program sosial, tetapi telah menjadi motor penggerak ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan nasional hingga 7–8 persen. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan
Pemerintah Siapkan Produksi Protein untuk Dukung Program MBG Tahun 2026
Oleh: Riza Nur Hidayah (* Pemerintah tengah memperkuat kapasitas produksi pangan berbasis protein sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan penuh pada 2026. Sebagai pengamat gizi dan nutrisi, saya melihat bahwa kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program MBG yang
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |