PBNU Teguhkan Pesan Keteduhan untuk Memperkokoh Kebersamaan
Oleh : Muhammad Ilmi )* Dinamika yang sempat mencuat di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir menyedot perhatian publik, terutama di tengah derasnya arus informasi yang kerap memicu kesimpangsiuran. Situasi tersebut menuntut kedewasaan seluruh pihak dalam menyikapi perkembangan organisasi, terlebih PBNU merupakan penjaga tradisi, penopang moral bangsa, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam
Syuriah PBNU Redakan Polemik, Warga Nahdliyin Harus Jaga Keteduhan dan Perkuat Ukhuwah
Oleh : Fathorrahman Nurdiansyah Situasi internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir sempat menjadi sorotan setelah beredarnya risalah rapat Syuriyah PBNU yang memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Meski demikian, dinamika tersebut kini telah direspon oleh jajaran Syuriah PBNU melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Penyelesaian internal ini menegaskan bahwa PBNU tetap berjalan dalam koridor
Belanja Negara Dorong Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Optimalkan Instrumen Fiskal 2025
Oleh: Rahardian Setyawan *) Pemerintah menempatkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam menjaga pemulihan ekonomi pada 2025 sekaligus menyiapkan fondasi pertumbuhan menuju 2026. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, belanja negara diarahkan bekerja lebih cepat dan lebih efektif agar dampaknya terhadap konsumsi, investasi, dan stabilitas makro dapat terasa sejak awal tahun. Pendekatan ini tidak hanya
Kebijakan Fiskal Adaptif Perkuat Pondasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Kebijakan fiskal adaptif menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di saat berbagai negara mengalami tekanan akibat gejolak geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, hingga transformasi teknologi yang berlangsung cepat, kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan instrumen fiskal secara responsif dan terarah menjadi
Fiskal Ekspansif Kawal Transformasi Ekonomi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan
Jakarta, Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal ekspansif sebagai instrumen strategis untuk mengawal transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong utama reformasi struktural melalui peningkatan belanja produktif, insentif investasi, serta perluasan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Keuangan Negara Stabil, Pemerintah Pastikan Fiskal Tetap Sehat untuk 2026
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara berada pada posisi yang stabil dan tetap sehat menjelang tahun 2026. Sejumlah indikator utama menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal berjalan dalam koridor kehati-hatian, sehingga APBN dapat terus menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan
Pengesahan KUHAP Baru Gunakan Proses Terbuka: Publik Bisa Ikut Mengawasi
Oleh : Sari Ametrina )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh DPR RI menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana nasional. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu tonggak pembaruan hukum terbesar dalam beberapa dekade terakhir karena kehadirannya tidak semata-mata sebagai revisi teknis, melainkan bentuk penataan ulang mekanisme peradilan yang
Pembahasan KUHAP Diapresiasi Karena Libatkan Banyak Ahli dan Pemangku Kepentingan
Oleh: Tri Moerdani) * Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang inklusif. Keterlibatan berbagai ahli hukum, lembaga negara, dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menyusun aturan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir terhadap pengesahan RUU KUHAP karena mayoritas
Pemerintah Tegaskan Pengesahan KUHAP Sudah Penuhi Seluruh Tahapan Regulatif
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melalui seluruh tahapan regulatif secara lengkap dan transparan. Regulasi baru ini dinilai menjadi pondasi penting bagi sistem peradilan pidana modern yang lebih akuntabel dan menjamin hak-hak warga negara. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa penyusunan KUHAP telah berlangsung panjang dengan
Tokoh Papua Nilai Program Pemerintah Prabowo Mulai Hadirkan Perubahan Nyata di Tanah Papua Khususnya di Sektor HAM
Papua – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, menyampaikan apresiasi atas program pemerintah yang dinilai semakin memberi perhatian besar pada isu Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di wilayah Papua. Imanuel menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat Papua sering menghadapi berbagai bentuk kekerasan di sejumlah daerah. Namun, ia menilai belakangan ini situasi mulai membaik dan kekerasan
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |