Day: November 18, 2025
Pengesahan RKUHAP Demi Modernisasi Peradilan, Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi
Oleh: Nadira Putri )* Pemerintah bersama DPR terus menguatkan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR dianggap sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi yang berubah sangat cepat
RKUHAP Disahkan Sesuai Ketentuan, Publik Wajib Menjaga Kondusivitas
Oleh: Satriadi Putra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menandai fase penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang di berbagai tingkat legislasi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya
Pengesahan RKUHAP Demi Perkuat Sistem Peradilan, Masyarakat Diimbau Hormati Keputusan
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai undang-undang dalam rapat Paripurna pada Selasa (18/11). Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat
Pengesahan RKUHAP Jadi Tonggak Reformasi, Publik Diimbau Menilai Secara Objektif
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11), menandai babak baru reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat pun diimbau menilai regulasi ini secara objektif, dengan memahami bahwa penyempurnaan hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan
Jangan Terprovokasi Demo Gelar Pahlawan Soeharto, Utamakan Ketertiban Umum
JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai macam elemen masyarakat kompak mengajak kepada seluruh publik untuk tidak mudah dalam terprovokasi oleh adanya ajakan demonstrasi dan segala bentuk upaya provokasi. Hal tersebut terkait dengan adanya penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dari sejumlah pihak. Seruan tersebut disampaikan agar ketertiban umum tetap dapat terjaga
Hindari Provokasi Demo Pahlawan Soeharto, Utamakan Stabilitas Nasional
JAKARTA — Pemerintah bersama dengan berbagai elemen masyarakat mengimbau kepada publik untuk bisa menghindari provokasi. Hal tersebut terkait dengan adanya ajakan untuk melakukan demonstrasi terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Ajakan tersebut disampaikan untuk semakin menjaga stabilitas nasional dan mencegah adanya potensi gangguan ketertiban umum di
Abaikan Ajakan Demo Gelar Pahlawan Soeharto, Pilih Jalur Konstitusional
Oleh: Andi Ramli Masyarakat Indonesia sebaiknya mengabaikan saja seruan demonstrasi yang menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia Ke-2, Soeharto. Ajakan melaksanakan aksi massa merupakan provokasi nyata dari segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab, berupaya keras menolak keputusan negara. Padahal, negara sudah memfasilitasi setiap warga agar demokratisasi tetap berjalan dan hidup subur di
Publik Tak Perlu Terjebak Provokasi Demo Gelar Pahlawan Soeharto
Oleh: Fajar Dwi Santoso Jangan sampai publik terjebak ke dalam ajakan demonstrasi dan adanya upaya provokasi dari segelintir kelompok yang tidak bertanggung jawab terkait dengan penolakan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Beragam elemen masyarakat melihat dengan sangat jelas bahwa memang ada semacam upaya provokasi, yang mana hal tersebut sebagai langkah yang
Penghormatan Negara untuk Soeharto Menghadirkan Harapan Baru dalam Narasi Sejarah
Oleh: Agra Hermawan )* Penghormatan negara terhadap Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H. M. Soeharto, melalui proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional kembali menegaskan bahwa bangsa ini semakin dewasa dalam menghargai perjalanan sejarahnya. Langkah ini bukan sekadar keputusan administratif, tetapi bagian dari proses panjang untuk memberikan tempat yang layak bagi tokoh yang telah mengabdikan hidupnya
Negara Hormati Jasa Soeharto, Penganugerahan Pahlawan Nasional Tepat dan Objektif
Oleh : Gracia Tan )* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto menjadi penanda bahwa negara terus menjaga tradisi menghormati tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi perjalanan bangsa. Pemerintah menilai, penghormatan semacam ini diperlukan agar sejarah nasional terbaca dengan adil dan proporsional, tanpa menafikan jasa para pemimpin yang pernah berperan penting dalam