Day: June 12, 2025
RUU Sisdiknas Tonggak Baru Transformasi Pendidikan Nasional
Jakarta – Rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan Indonesia. RUU Sisdiknas akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kodifikasi sejumlah undang-undang terkait pendidikan ke dalam satu
RUU Sisdiknas Momentum Percepatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia
Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR menjadi angin segar bagi upaya percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. RUU Sisdiknas ini mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai bagian dari reformasi besar dalam dunia pendidikan nasional. Wakil Menteri Pendidikan Dasar
RUU Sisdiknas Dorong Penyelarasan Pendidikan Formal dan Non-Formal
Oleh : Rahayu Kirani )* Upaya pembaruan sistem pendidikan di Indonesia kembali menjadi perhatian setelah Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU ini dinilai sangat penting karena tidak hanya menyasar aspek administratif dan normatif, tetapi juga menyentuh aspek substansial yang berkaitan langsung dengan kualitas
RUU Sisdiknas Tingkatkan Mutu dan Akses Pendidikan bagi Semua Warga
Oleh : Nadifa Yolanda )* Upaya memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia tengah memasuki babak penting melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Langkah ini bukan hanya merupakan bagian dari agenda legislatif nasional, tetapi juga sebagai implementasi agenda prioritas pemerintah dunia pendidikan yang semakin kompleks. Dalam situasi di mana tantangan global, perkembangan
Presiden Prabowo Tegas Cabut Empat IUP di Raja Ampat
JAKARTA – Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bagian dari komitmen nasional untuk melindungi kawasan konservasi laut dan hutan tropis Raja Ampat
Pemerintah Resmi Cabut Empat Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat
Jakarta — Pemerintah secara resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian menyeluruh, baik dari sisi legalitas maupun dampaknya terhadap lingkungan hidup. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo
Mengapresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Stop Tambang Nikel, Lestarikan Keindahan Raja Ampat
Oleh Galena Indah Pratiwi )* Langkah cepat dan tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kekayaan alam Indonesia. Dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Presiden Prabowo bersama para menteri terkait
Apresiasi Sikap Tegas Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat
Oleh: Rivka Mayangsari*) Langkah tegas yang diambil Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan. Keputusan ini bukan hanya bentuk penegakan hukum dan regulasi, namun sekaligus mempertegas komitmen negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan pelestarian