Day: June 3, 2025
Program 3 Juta Rumah Komitmen Pemerintah Wujudkan Keadilan Sosial
Oleh: Arifatul Asri )* Program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan representasi nyata dari semangat konstitusi dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inisiatif ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dukungan Lintas Kementerian Perkuat Realisasi Program 3 Juta Rumah
Oleh: Malika Maharani )* Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menargetkan tidak hanya peningkatan jumlah hunian, tetapi juga memastikan keterjangkauan dan kualitasnya. Dalam pelaksanaannya, dukungan lintas kementerian dan lembaga menjadi fondasi utama agar program berjalan efektif dan mampu menjawab persoalan
Mengapresiasi Langkah Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan 3 Juta Rumah untuk Rakyat
Jakarta – Pemerintah terus mengakselerasi realisasi program tiga juta rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban mendukung penuh program tersebut, karena merupakan bagian dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. “Program ini perlu diperkuat dengan regulasi berupa Instruksi Presiden yang menegaskan
Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah Tersedia Hingga 2029
Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah subsidi hingga tahun 2029 sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses terhadap hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Negara Perkuat Akses Layanan Darurat bagi Pekerja Migran
Oleh: Fauzan Naufal )* Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja migran Indonesia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh para tenaga kerja di luar negeri, salah satu prioritas yang kini dikembangkan adalah peningkatan akses layanan darurat. Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa negara tidak hanya hadir saat pekerja migran dikirim
Perlindungan Pekerja Migran Jadi Prioritas Diplomasi Luar Negeri
Oleh: Rezqy Cahyadi )* Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia bukan sekadar kewajiban moral, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi diplomasi luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini tercermin kuat dalam sikap dan kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), yang terus memperkuat
Pemerintah Dorong Regulasi Baru Demi Perkuat Hak Pekerja Migran
Jakarta – Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 dinilai sebagai langkah strategis memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR RI, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya, menegaskan pentingnya revisi ini untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak para pekerja migran yang kerap menghadapi tantangan serius. “Sebagai
Pemerintah Perkuat Sistem Perlindungan untuk Pekerja Migran
Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk memperkuat kerja sama antar kawasan, termasuk dalam menjamin kesejahteraan pekerja migran. “Memastikan upah yang adil,
Berbagai Pihak Dukung Program Apotek Desa sebagai Gagasan Presiden Prabowo
Oleh: Citra Indriani Putri )* Gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Apotek Desa melalui skema Koperasi Merah Putih berhasil menarik dukungan secara luas dari berbagai pihak. Dukungan tersebut bukan hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap visi Kepala Negara dalam memperluas akses pasa layanan kesehatan saja, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk terus memperkuat peran para apoteker
Keberadaan Apotek Desa Perluas Akses Masyarakat pada Layanan Kesehatan
Oleh : Lina Sutrisno )* Pemerintah memperluas cakupan layanan kesehatan melalui Apotek Desa sebagai strategi nasional mewujudkan sistem kesehatan lebih inklusif. Program ini representasi nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin hak kesehatan masyarakat hingga ke pelosok Nusantara. Dengan mendorong pemerataan akses farmasi dan pelayanan medis, Apotek Desa mengisi kekosongan layanan kesehatan di wilayah terpencil