Masyarakat Diminta Tetap Tenang dan Tidak Terpengaruh Gerakan Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto
Jakarta – Narasi pro-kontra atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto masih terjadi. Padahal keputusan pemerintah mengenai gelar tersebut telah melalui mekanisme yang resmi. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atau JK, mengatakan Keputusan pemerintah sudah bersifat final sehingga perdebatan publik sudah bukan lagi pro-kontra. Ia menjelaskan, meski Soeharto memiliki kekurangan, jasanya
Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bentuk Apresiasi Atas Pengabdian Soeharto
Jakarta – Pemerintah telah resmi menetapkan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai kalangan yang menilai bahwa gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian panjang Soeharto dalam membangun fondasi bangsa. Penetapan tersebut juga dianggap sebagai langkah penting dalam menilai sejarah secara objektif sekaligus memberikan apresiasi kepada pemimpin yang
Penganugerahan Pahlawan Nasional, Negara Anggap Soeharto Sebagai Pemimpin Sangat Berjasa
Oleh : Garvin Reviano )* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto menegaskan bahwa negara menilai kiprah dan jejak kepemimpinannya sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa. Pengakuan ini bukan sekadar pemberian gelar, tetapi penghormatan terhadap sosok yang pada masanya berperan besar dalam menjaga stabilitas, membangun fondasi ekonomi, dan mengarahkan Indonesia menuju modernisasi. Dalam fase-fase krisis kepercayaan
Pemerintah Tegaskan Penetapan Gelar Pahlawan Soeharto Telah Sesuai Mekanisme dan Kajian Komprehensif
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Pemerintah Indonesia resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar (Purn.) H. Soeharto, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Penetapan ini merupakan bagian dari penghargaan kepada sepuluh tokoh yang dianggap memberikan kontribusi besar terhadap bangsa Indonesia, baik dalam menjaga stabilitas negara maupun membangun fondasi
Bijak Tanggapi Provokasi Demo, Buruh dan Masyarakat Berperan Jaga Kondusifitas
Jakarta – Aksi demonstrasi buruh yang digelar di kawasan Jakarta Pusat mendapat perhatian serius aparat keamanan. Sebanyak 1.895 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan tanpa gangguan. Pengamanan terpusat di wilayah Gambir dan sekitar Monas, lokasi utama berkumpulnya massa buruh yang menuntut sejumlah isu ketenagakerjaan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol
Pemerintah Jamin Kesejahteraan Buruh melalui Upaya Penguatan Upah dan Jaminan Sosial
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat perlindungan bagi buruh melalui kebijakan upah yang berpihak kepada pekerja berpenghasilan rendah dan peningkatan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini menjadi komitmen nyata pemerintah dalam memastikan kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali diberikan sebagai insentif bagi pekerja formal
Waspada Provokasi Ajakan Demo Buruh, Jaga Situasi Dunia Usaha Tetap Kondusif
Oleh : Rivka Mayangsari*) Berbagai pihak mulai menyuarakan pentingnya menjaga stabilitas, kewaspadaan, serta kejernihan dalam merespons dinamika hubungan industrial, utamanya di tengah wacana unjuk rasa segelintir buruh. Di tengah upaya pemulihan ekonomi dan penguatan dunia usaha, munculnya ajakan demonstrasi dalam skala besar perlu dicermati dengan bijak agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kegaduhan
Apresiasi Komitmen Pemerintah Jamin Kesejahteraan Buruh dan Stabilitas Dunia Usaha
Oleh: Juana Syahril)* Komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan buruh sekaligus menjaga stabilitas dunia usaha terus mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan. Kebijakan yang terarah, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja dinilai mampu menghadirkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri nasional. Pemerintah tidak hanya fokus pada perlindungan buruh, tetapi juga memastikan bahwa dunia usaha memiliki stabilitas
Pemerintah Terus Optimalisasi Peran UMKM dalam Penguatan Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi
Jakarta — Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama kemandirian dan pemerataan ekonomi nasional. Di tengah gejolak ekonomi global, UMKM Indonesia menunjukkan ketangguhan luar biasa serta kemampuan menembus pasar internasional. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025, kegiatan business matching berhasil mencatatkan transaksi senilai 130,17 juta dolar AS.
Pemerintah Bantu Pemberdayaan UMKM untuk Dorong Pemerataan Ekonomi Melalui Sektor Perbankan
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional terus menunjukkan kemajuan signifikan melalui penguatan sektor UMKM. Salah satu langkah strategisnya adalah memperluas dukungan melalui sektor perbankan, yang menjadi mitra penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Program-program pembinaan, pendampingan, serta penyediaan akses permodalan yang digerakkan oleh berbagai bank nasional turut
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |