MBG Diperluas, Pemerintah Pastikan Gizi Merata hingga Remaja dan Ibu Hamil
Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperluas jangkauannya, tidak hanya untuk anak-anak usia sekolah dasar, tetapi juga menyasar siswa sekolah menengah dan para ibu hamil. Kebijakan ini menjadi bukti kuat bahwa negara tidak hanya hadir, tetapi juga terus memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan memperluas sasaran program,
Pemerintah Pastikan Penyusunan KUHAP Baru Dilakukan Secara Objektif dan Terbuka
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat serta para ahli hukum di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait revisi KUHAP yang saat ini memasuki tahap finalisasi. Ketua Komisi III DPR
Pasca Keputusan Pengesahan KUHAP, Masyarakat Bisa Salurkan Aspirasi Lewat Saluran Resmi Tanpa Harus ke Jalan
Jakarta — Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa harus turun ke jalan. Kanal formal dianggap lebih efektif dalam memastikan kritik dan masukan
Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP
Oleh: Riki Anggoro Pranata Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang yang dimulai dengan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan kalangan akademisi. Pengesahan KUHAP baru ini dilakukan
Pemerintah Pastikan KUHAP yang Baru Disahkan Telah Melewati Proses Pembahasan Transparan
Oleh : Antonius Utama Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna DPR telah melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan transparan, sebuah pencapaian penting dalam upaya memperkuat legitimasi hukum acara pidana di Indonesia. Sejak naskah RUU KUHAP diunggah ke laman DPR, Komisi III secara berkelanjutan membuka ruang bagi publik untuk mengakses
Pemerintah Dorong Sinergi BUMN dan Swasta Percepat Realisasi Rumah Subsidi Nasional
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga November
Pembangunan Rumah Subsidi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru di Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program rumah bersubsidi sebagai pilar utama dalam strategi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh pelosok negeri. Keputusan strategis ini sejalan dengan komitmen negara untuk memastikan bahwa pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bukan sekadar memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Menteri Perumahan
Program Rumah Subsidi Perkuat Pemerataan Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Oleh : Derry Irawan )* Program rumah subsidi terus menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi yang dinamis, kebijakan ini bukan sekadar upaya penyediaan tempat tinggal, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan kesejahteraan nasional. Dengan memberikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program
PBNU Imbau Warganya Tetap Tenang, Jaga Persatuan Ditengah Dinamika Organisasi
Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerukan ketenangan dan persatuan di tengah beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang memuat desakan agar Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengundurkan diri. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, meminta seluruh pengurus dan warga NU tidak terbawa arus polemik yang berkembang dan
PBNU Imbau Warga Tetap Tenang, Gus Ipul Pastikan Proses Organisasi Berjalan Baik
Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus dan warga Nahdlatul Ulama menjaga keteduhan di tengah munculnya desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Ia menegaskan bahwa kondisi yang beredar merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sedang berjalan sesuai mekanisme
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |