Author: Admin@manokwaritopics.com
Layak Dapat Gelar Pahlawan, Bangsa Apresiasi Peran Soeharto Dalam Stabilitas dan Pembangunan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan keputusan yang didasarkan pada penilaian objektif terhadap kontribusi historisnya bagi stabilitas nasional dan pembangunan jangka panjang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa proses penetapan tersebut telah melalui mekanisme ketat sesuai ketentuan Dewan Gelar. Ia menegaskan bahwa “Pemerintah memberikan penghargaan ini sebagai
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Ujung Tombak Pemerataan Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo–Gibran
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo–Gibran menempatkan pemerataan ekonomi sebagai salah satu prioritas utama dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif. Di tengah upaya tersebut, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak baru bagi kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui model kolaborasi dan pemberdayaan berbasis komunitas, Koperasi Desa Merah Putih mendorong masyarakat desa
Koperasi Desa Merah Putih Penggerak Pemerataan Ekonomi di Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tulang punggung ekonomi rakyat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan 80 ribu KDMP beroperasi penuh pada akhir 2026 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat
Pemerintah Terus Dorong Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Motor Pemerataan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah mempercepat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor pemerataan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, program ini merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kembali semangat ekonomi Pancasila. Ferry menyampaikan target pemerintah untuk mengoperasikan 80 ribu KDMP secara penuh pada akhir 2026. “Tentunya nanti aset koperasi
Pemerintah Percepat Transformasi Kesehatan Papua Lewat CKG dan Digitalisasi Layanan
Oleh: Sylvia Mote *) Pemerintah terus memperkuat layanan kesehatan di Papua melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sejak 2024 menjadi salah satu instrumen utama peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini hadir untuk memperluas pemeriksaan kesehatan preventif, meningkatkan deteksi dini penyakit, serta memperkuat peran puskesmas sebagai garda depan pelayanan kesehatan. Dengan cakupan yang semakin luas,
Akselerasi Pembangunan Faskes dan Program CKG Jadi Tonggak Kemajuan Kesehatan Papua
Oleh: Andreas Wanimbo* Peningkatan layanan kesehatan di Papua kini memasuki fase yang semakin progresif melalui penguatan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan, sejalan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan layanan publik di Tanah
Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Kesehatan di Papua untuk Perkuat Layanan Publik
JAYAPURA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata dan berkualitas. Langkah ini menjadi prioritas mengingat ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mencetak generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Gubernur Papua, Mathius
Program CKG dan Percepatan Pembangunan Faskes Perkuat Akses Kesehatan Masyarakat Papua
JAYAPURA – Upaya peningkatan kesehatan di Tanah Papua terus menunjukkan perkembangan melalui percepatan pembangunan fasilitas kesehatan serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini terkendala akses dan sarana medis. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perlunya percepatan pembangunan
Pengesahan RKUHAP Demi Modernisasi Peradilan, Masyarakat Diminta Bijak Menyikapi
Oleh: Nadira Putri )* Pemerintah bersama DPR terus menguatkan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR dianggap sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi yang berubah sangat cepat
RKUHAP Disahkan Sesuai Ketentuan, Publik Wajib Menjaga Kondusivitas
Oleh: Satriadi Putra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menandai fase penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang di berbagai tingkat legislasi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya
Archives
Calendar
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |