Month: November 2025
Program Magang Nasional Buka Pelatihan Sesuai Bidang dan Kompetensi
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing melalui Program Magang Nasional yang resmi dimulai pada 20 Oktober 2025. Program ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri, sekaligus menjawab tantangan tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, para peserta magang
Pemerintah Berikan Kesempatan Bagi Lulusan Baru Melalui Program Magang Nasional
Jakarta – Pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia melalui Program Pemagangan Nasional. Menaker Yassierli menekankan pentingnya pemagangan sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di kampus dengan praktik langsung di dunia industri. “Di kampus mereka belajar banyak terkait teori, kemudian di sini mereka belajar praktik yang lebih kompleks dan multidisipliner,” ujar Yassierli. Menurutnya, program
Pasca Pengesahan KUHAP, Masyarakat Dapat Gunakan Jalur Aspirasi Formal Tanpa Aksi Jalanan
Oleh : Revan Ananda )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Pembaruan ini bukan sekadar revisi teknis terhadap aturan acara pidana, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam konteks demokrasi modern, KUHAP yang diperbarui memberikan ruang lebih
Pengesahan KUHAP Telah Sesuai Mekanisme, Tidak Akan Timbulkan Kekosongan Hukum
Oleh: Dhita Karuniawati )* Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana nasional. Di tengah dinamika pembahasan dan perbedaan pendapat di ruang publik, penting untuk ditegaskan bahwa proses legislasi yang ditempuh dalam pengesahan KUHAP telah mengikuti seluruh tahapan
Revisi KUHAP perkuat perlindungan HAM dan berikan kepastian hukum
Jakarta, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Ketika aturan ini diperbarui secara komprehensif, yang sesungguhnya diperkuat bukan hanya kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga jaminan bahwa setiap proses berjalan adil, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip
KUHAP Disahkan, Pemerintah Ajak Publik Sampaikan Kritik Lewat Mekanisme Hukum yang Sah
Jakarta – Pemerintah resmi mengesahkan KUHAP baru dan menegaskan bahwa perubahan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional. Di saat bersamaan, masih ada kelompok masyarakat sipil yang belum bisa menerima sepenuhnya atas pembaruan KUHAP tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan sejumlah anggota dewan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) terkait pembahasan revisi KUHAP yang
Pemerintah Pastikan Penyaluran Bansos Tahap Akhir 2025 untuk Kesejahteraan Rakyat
Oleh: Alexandro Dimitri*) Menjelang akhir tahun 2025, pemerintahan saat ini menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat melalui penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos) yang terus dipercepat. Dengan menargetkan agar seluruh penyaluran triwulan IV dapat dituntaskan paling lambat November, pemerintah membuktikan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu prioritas strategis dalam menjaga daya
Percepatan Distribusi Bansos Gerakkan Ekonomi Hingga Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat di tengah ketidakpastian global terutama menjelang akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah agar konsumsi rumah
Tiga Program Bansos Utama Cair November 2025, Mulai Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan tiga program bantuan sosial (bansos) utama bagi masyarakat rentan memasuki November 2025, sebagai langkah menjaga daya beli serta memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dukungan kepada kelompok rentan sekaligus memastikan ketepatan sasaran, transparansi,
Negara Hadir untuk Balita Lansia dan Pelajar Lewat Program Bansos Tepat Sasaran
Jakarta- Upaya pemerintah memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran terus diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua lembaga tersebut kini tengah melakukan konsolidasi data melalui program Groundcheck Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh data penerima bansos yang digunakan pemerintah benar-benar akurat,