Month: November 2025
Penetapan Gelar Pahlawan Nasional Bentuk Apresiasi Negara atas Jasa Besar Soeharto
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia akhirnya menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Keputusan tersebut menegaskan sikap negara dalam memberikan penghormatan kepada sosok pemimpin yang dinilai memiliki jasa besar dalam menjaga ideologi, memperkuat stabilitas, dan membangun fondasi kemajuan Indonesia modern. Penetapan gelar bagi Soeharto dipandang
Penetapan Gelar Pahlawan Soeharto: Penghargaan Berdasarkan Fakta dan Kontribusi Nyata
JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia resmi menetapkan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Penetapan tersebut menjadi wujud penghargaan negara atas jasa besar Soeharto dalam mempertahankan ideologi Pancasila, menegakkan stabilitas nasional, serta membangun fondasi ekonomi Indonesia modern. Politikus senior Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi atas
Pemerintah Buka Peluang Perluas Akses Sekolah Rakyat Untuk Penyandang Disabilitas
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Melalui langkah strategis yang kini tengah dirumuskan lintas kementerian, pemerintah membuka peluang untuk memperluas akses Sekolah Rakyat agar lebih inklusif dan ramah disabilitas. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari usulan
Sekolah Rakyat Komitmen Pemerintah Berikan Pendidikan Layak untuk Anak
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk memberikan pendidikan layak bagi seluruh anak Indonesia melalui program strategis Sekolah Rakyat. Program ini hadir di tengah upaya pemerintah untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar). Kunjungan lapangan ke berbagai daerah menunjukkan bahwa program Sekolah
Sekolah Rakyat Jadi Infrastruktur Kebudayaan Tumbuhkan Bangsa Yang Kuat
Oleh: Moeini Syakir *) Di dalam khazanah filsafat kebudayaan, pendidikan selalu dipahami bukan sekadar transmisi pengetahuan, melainkan kerja membentuk habitus, kebiasaan, cara memandang diri, dan horizon cita-cita. Karena itu, ketika negara menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai format terpadu (asrama, gizi, pembinaan karakter, hingga transformasi digital), yang sesungguhnya dibangun adalah “infrastruktur kebudayaan”: ekosistem yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan
Sinergitas Antar Lembaga Perluas Akses Pendidikan Melalui Sekolah Rakyat
Oleh : Fajar Saputra )* Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Pemerintah kini menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah tertinggal dan keluarga kurang mampu. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan ketimpangan pendidikan yang masih terjadi di sejumlah
Fiskal Inklusif Jadi Pondasi Pemerataan Ekonomi di Era Pemerintahan Prabowo–Gibran
Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal inklusif sebagai pondasi utama pemerataan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui strategi fiskal yang lebih progresif, pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi terasa hingga ke sektor riil dan lapisan masyarakat terbawah. Kebijakan fiskal yang ekspansif menjadi
Belanja Sosial Diperluas, Presiden Pastikan Kebijakan Fiskal Berpihak pada Masyarakat Kecil
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap masyarakat kecil melalui kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan akan difokuskan untuk memperluas belanja sosial, meningkatkan daya beli rakyat, serta memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. “Negara harus hadir untuk melindungi yang lemah. Karena itu,
Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo Perkuat Pemerataan dan Daya Beli Masyarakat
Oleh: Chandra Muhammad Hamzah (* Kebijakan fiskal menjadi instrumen kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, orientasi kebijakan fiskal menunjukkan penekanan kuat pada peningkatan pemerataan, perlindungan daya beli masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja yang inklusif. Hal ini tampak melalui desain
Kebijakan Fiskal Pro-Rakyat Perkuat UMKM dan Lapangan Kerja Baru di Daerah
Oleh : David Dwira )* Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam memastikan kesejahteraan ekonomi nasional dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks saat ini, arah kebijakan fiskal Indonesia mulai menunjukkan karakter yang semakin pro-rakyat. Melalui pendekatan yang berpihak pada sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta