Day: November 27, 2025
Penguatan Nilai HAM Beri Perlindungan Anak dan Perempuan
Oleh: Lestari Arunika)* Penguatan nilai hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan perempuan. Dalam konteks sosial yang terus berkembang, pendekatan berbasis HAM mampu menempatkan keduanya sebagai subjek yang berhak atas keamanan dan martabat penuh. Kerentanan anak dan perempuan terhadap kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi menunjukkan perlunya penguatan
Apresiasi Komitmen Pemerintah Tingkatkan Diplomasi HAM di Kawasan
Oleh : Doni Ramadan )* Komitmen pemerintah dalam meningkatkan diplomasi Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokratis yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan stabilitas regional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menunjukkan konsistensi memperluas ruang dialog, memperkuat mekanisme perlindungan HAM, dan memastikan bahwa kebijakan luar
Indonesia Pastikan Komitmen dalam peningkatan peran global pada isu HAM
Jakarta, Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran global dalam isu hak asasi manusia (HAM), seiring meningkatnya dinamika geopolitik dan tuntutan dunia internasional terhadap perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Sikap ini disampaikan melalui berbagai forum internasional, baik dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerja sama regional, maupun dialog bilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia turut mendorong penguatan mekanisme
Pemerintah Luncurkan Sistem Satu Data HAM, Komitmen untuk Perlindungan Hak Warga
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia secara resmi telah meluncurkan sistem integrasi nasional bertajuk Satu Data Hak Asasi Manusia (Satu Data HAM) sebagai bentuk komitmen memperkuat perlindungan hak warga di seluruh Indonesia. Peluncuran sistem ini menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam upaya membangun tata kelola data HAM yang menyeluruh, terstandar, dan dapat dimanfaatkan
Menolak Provokasi 1 Desember, Jaga Papua Tetap Damai
Oleh: Ruben Wanimbo* Menjelang 1 Desember, sejumlah daerah di Papua kembali memasuki fase kewaspadaan. Tanggal ini kerap dikaitkan oleh sebagian kelompok dengan narasi kemerdekaan Papua, khususnya oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan jaringan simpatisannya. Padahal, bagi negara dan mayoritas masyarakat Papua, tanggal tersebut tidak memiliki dasar hukum sebagai hari kemerdekaan. Justru, momentum ini berulang kali
Tolak Provokasi 1 Desember, Perkuat Ruang Damai di Indonesia
Oleh: Helena Weya *) Setiap menjelang 1 Desember, tensi sosial di sejumlah daerah kembali menguat akibat provokasi yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut sebagai hari simbolik bagi kelompok separatis. Bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah dengan populasi mahasiswa Papua yang cukup besar seperti Surabaya dan Makassar, isu ini bukan sekadar soal kebebasan berpendapat tetapi telah berkali-kali
Tolak Provokasi Aksi 1 Desember, AMPB Serukan Jaga Keamanan Bersama
MAKASSAR — Menjelang tanggal 1 Desember yang kerap dikaitkan dengan peringatan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM), Aliansi Merah Putih Bergerak (AMPB) bersama organisasi masyarakat Bravo Guard menyerukan ajakan menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Seruan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap potensi aksi unjuk rasa yang biasanya dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat
Waspada Provokasi 1 Desember, Pemerintah dan Aparat Pastikan Stabilitas Keamanan Tetap Kondusif
TIMIKA – Menjelang 1 Desember 2025, kewaspadaan terhadap potensi provokasi di sejumlah wilayah Papua kembali meningkat. Aparat keamanan dan pemerintah daerah di berbagai kabupaten menegaskan kesiapan menjaga stabilitas sekaligus mengimbau masyarakat tetap tenang, beraktivitas seperti biasa, dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat memecah persatuan. Upaya kolektif ini menjadi fondasi penting di tengah intensitas dinamika keamanan
Rumah Subsidi Komitmen Pemerintah Perluas Hunian Terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Oleh: Rivka Mayangsari )* Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan, pemerintah secara konsisten menghadirkan berbagai skema pembiayaan dan regulasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh rumah pertama dengan cara yang lebih mudah, terjangkau, dan
Ekosistem Perumahan Bersinergi Kuat Dukung Penyaluran Rumah Subsidi
Oleh: Nadira Citra Maheswari )* Ekosistem perumahan nasional terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung penyaluran rumah subsidi. Upaya kolektif ini menjadi pilar utama dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi berbagai hambatan struktural, mulai dari keterbatasan daya