Day: November 24, 2025
Program MBG Mulai Sentuh Daerah Terpencil dengan Pengiriman Menu Siap Saji
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjangkau wilayah-wilayah terpencil lewat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat pengolahan dan distribusi makanan siap saji. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa SPPG akan didirikan di seluruh kawasan yang sulit diakses, termasuk wilayah adat seperti Baduy. “Pokoknya seluruh warga negara Indonesia yang
Program MBG Berpotensi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 7-8%
Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) makin menunjukkan dampak nyata terhadap perekonomian nasional. Menurut pengamatan sejumlah narasumber, MBG kini tidak hanya sekadar program sosial, tetapi telah menjadi motor penggerak ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan nasional hingga 7–8 persen. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan
Pemerintah Siapkan Produksi Protein untuk Dukung Program MBG Tahun 2026
Oleh: Riza Nur Hidayah (* Pemerintah tengah memperkuat kapasitas produksi pangan berbasis protein sebagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan penuh pada 2026. Sebagai pengamat gizi dan nutrisi, saya melihat bahwa kebijakan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program MBG yang
MBG Diperluas, Pemerintah Pastikan Gizi Merata hingga Remaja dan Ibu Hamil
Oleh : Garvin Reviano )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperluas jangkauannya, tidak hanya untuk anak-anak usia sekolah dasar, tetapi juga menyasar siswa sekolah menengah dan para ibu hamil. Kebijakan ini menjadi bukti kuat bahwa negara tidak hanya hadir, tetapi juga terus memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dengan memperluas sasaran program,
Pemerintah Pastikan Penyusunan KUHAP Baru Dilakukan Secara Objektif dan Terbuka
Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat serta para ahli hukum di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait revisi KUHAP yang saat ini memasuki tahap finalisasi. Ketua Komisi III DPR
Pasca Keputusan Pengesahan KUHAP, Masyarakat Bisa Salurkan Aspirasi Lewat Saluran Resmi Tanpa Harus ke Jalan
Jakarta — Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa harus turun ke jalan. Kanal formal dianggap lebih efektif dalam memastikan kritik dan masukan
Pemerintah Buka Saluran Tampung Kritik dan Penolakan Pasca Pengesahan KUHAP
Oleh: Riki Anggoro Pranata Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengesahan ini menandai berakhirnya proses panjang yang dimulai dengan pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi hak asasi manusia, dan kalangan akademisi. Pengesahan KUHAP baru ini dilakukan
Pemerintah Pastikan KUHAP yang Baru Disahkan Telah Melewati Proses Pembahasan Transparan
Oleh : Antonius Utama Pemerintah menegaskan bahwa KUHAP yang baru saja disahkan melalui rapat paripurna DPR telah melalui proses pembahasan yang terbuka, partisipatif, dan transparan, sebuah pencapaian penting dalam upaya memperkuat legitimasi hukum acara pidana di Indonesia. Sejak naskah RUU KUHAP diunggah ke laman DPR, Komisi III secara berkelanjutan membuka ruang bagi publik untuk mengakses
Pemerintah Dorong Sinergi BUMN dan Swasta Percepat Realisasi Rumah Subsidi Nasional
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta dalam mempercepat realisasi program rumah subsidi nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hingga November
Pembangunan Rumah Subsidi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru di Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program rumah bersubsidi sebagai pilar utama dalam strategi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh pelosok negeri. Keputusan strategis ini sejalan dengan komitmen negara untuk memastikan bahwa pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bukan sekadar memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Menteri Perumahan