Day: November 23, 2025
Hindari Provokasi Demo, Pemerintah Pastikan UMP 2026 Dibahas Transparan dan Adil
Oleh: Ahmad Fadhil )* Rencana demonstrasi buruh kembali menyedot perhatian publik. Serikat pekerja berencana mengerahkan massa besar di berbagai kota untuk menuntut penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Namun di tengah dinamika tersebut, penting untuk melihat bahwa perjuangan buruh justru dapat lebih efektif jika ditempuh melalui dialog yang terstruktur dan mekanisme formal yang kini sedang
Jaga Iklim Usaha Kondusif, Buruh Diimbau Tidak Terjebak Provokasi Demo
Oleh: Anggina Rahmadani )* Upaya menjaga stabilitas nasional kembali menjadi prioritas penting pemerintah di tengah munculnya dinamika hubungan industrial dan berbagai agenda publik. Pemerintah menegaskan bahwa kondisi aman dan tertib adalah fondasi pembangunan yang harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa. Dalam situasi pemulihan ekonomi dan penguatan daya saing nasional, munculnya narasi provokatif yang berpotensi memecah
Pemerintah Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Buruh, Masyarakat Harus Tolak Ajakan Demonstrasi
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan buruh melalui beragam kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berpihak pada pekerja. Di tengah pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang menjadi sorotan publik, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras menghadirkan skema pengupahan yang lebih adil bagi seluruh pekerja di Indonesia. “Karena itu, ajakan
Langkah Nyata Pemerintah Lindungi Buruh, Ajakan Demo Dinilai Berpotensi Disalahgunakan
Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah nyata dan terukur untuk melindungi hak-hak buruh di tengah dinamika pembahasan kebijakan ketenagakerjaan. Ia menjelaskan bahwa formula penetapan Upah Minimum 2026 telah dibahas secara komprehensif melalui forum tripartit nasional yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. Mekanisme tersebut, menurutnya, menjadi ruang yang sah
Apresiasi Upaya Pemerintah Wujudkan Keadilan HAM dan Pemerataan Pembangunan di Papua
Jayapura – Tokoh Masyarakat Papua, Imanuel Nerotou menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah atas upaya serius dalam mewujudkan keadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerataan pembangunan di Tanah Papua. “Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi program pemerintah terutama di bidang HAM, akhir-akhir ini terjadi kekerasan dimana-dimana lebih khususya kami di tanah Papua, yang kami mulai
Tokoh Masyarakat Papua Akui Pemerintah Berhasil Tegakkan Keadilan dan HAM di Tanah Papua
Papua – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat di Papua. Berbagai program pembangunan yang kini berjalan mulai memberikan dampak nyata, terutama dalam aspek infrastruktur, ketahanan pangan, hingga pertumbuhan ekonomi lokal. Warga Papua menyampaikan apresiasi atas serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai berhasil menghadirkan rasa keadilan, memperbaiki kualitas
Pemerintah Berhasil Wujudkan Keadilan Dan Penegakkan HAM di Papua
Papua – Upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua semakin menunjukkan hasil konkret melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas perumahan, program ketahanan pangan, serta peningkatan ekonomi lokal. Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat prinsip hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga di Tanah Papua. Perubahan positif yang kini dirasakan
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Apresiasi terhadap Kontribusi Pembangunan Indonesia
Oleh : Sandralina Magenta )* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, oleh pemerintah menandai sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Soeharto dalam membangun pondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta arah pembangunan jangka panjang masih diakui dan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Respons positif dari berbagai tokoh
Pemerintah Dorong Sikap Bijak Publik untuk Redam Provokasi Penolakan Gelar Soeharto
Oleh : Septian Nova )* Polemik mengenai penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto telah memantik perdebatan di ruang publik, baik di media arus utama maupun di media sosial. Ada kelompok yang melihat Soeharto sebagai sosok yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada kelompok yang menolak keras, dengan
Gelar Pahlawan Soeharto, Pengakuan atas Perannya Menjaga Stabilitas Nasional
Jakarta – Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 10 November 2025. Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Sejumlah tokoh menilai, jika