Day: November 20, 2025
APBN Turut Pacu Sektor Manufaktur dan Ekspor dengan Dorongan Fiskal
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diarahkan untuk mengakselerasi sektor manufaktur dan ekspor, dengan dukungan kebijakan fiskal yang produktif dan strategis. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa belanja negara tahun anggaran ini difokuskan untuk mendukung investasi padat karya, hilirisasi industri, dan penguatan rantai logistik. “Kami akan maksimalkan
Pengesahan KUHAP Telah Lalui Pembahasan Komprehensif dan Libatkan Elemen Masyarakat
Oleh: Tri Moerdani) * DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengesahan KUHAP yang baru menandai langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Proses panjang ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, kebutuhan hukum modern, dan tuntutan transparansi. Pembahasannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui rangkaian diskusi yang
KUHAP Baru Disahkan, Era Baru Reformasi Peradilan Pidana Dimulai
Oleh : David Dwira )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menandai lahirnya fase baru dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Langkah ini bukan sekadar pembaruan teknis terhadap regulasi yang telah berusia lebih dari empat dekade, tetapi mencerminkan keseriusan negara
Pengesahan KUHAP Kawal Penguatan HAM dan Supremasi Hukum
Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, pada Selasa (18/11). Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas mewakili presiden menyampaikan pengesahan RKUHAP ini penting guna memperkuat hukum nasional. Dirinya menekankan penyusunannya
Pengesahan KUHAP Perkuat Sistem Peradilan yang Modern dan Humanis
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 18 November 2025. Keputusan kolektif tersebut dinilai sebagai langkah signifikan dalam memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam memastikan perlindungan hak tersangka