Day: November 20, 2025
Masyarakat Hindari Provokasi Ajakan Demo Penolakan Gelar Pahlawan Soeharto, Jaga Stabilitas Nasional
Jakarta — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi ajakan demonstrasi terkait penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Seruan ini disampaikan menyusul munculnya narasi di ruang digital yang mencoba menggiring publik pada aksi penolakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham
Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bentuk Apresiasi Atas Dedikasi Soeharto di Bidang Pembangunan
JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia menghargai jasa besar seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan negeri. Keputusan pemerintah tersebut disambut luas sebagai langkah bersejarah, sekaligus momentum penting untuk menilai kembali perjalanan bangsa secara objektif dan memperkuat semangat persatuan nasional.
Negara Berikan Penghormatan Tertinggi Soeharto Layak Mendapat Gelar Pahlawan Nasional
Oleh: Anggina Wulandari* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025, menjadi simbol bahwa negara memberikan penghormatan tertinggi kepada salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Keputusan ini menunjukkan keberanian negara untuk menempatkan jasa-jasa Soeharto secara objektif dalam perjalanan panjang pembangunan bangsa. Di tengah berbagai
Gelar Pahlawan Soeharto Penghargaan atas Dedikasi Membangun Bangsa
Oleh: Arya Maheswara *) Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM. Soeharto, menjadi keputusan negara yang layak diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang kontribusinya meninggalkan jejak mendalam bagi kemajuan bangsa. Di tengah dinamika opini publik, keputusan ini penting ditempatkan dalam perspektif sejarah panjang Indonesia, ketika figur-figur besar memberikan fondasi yang menentukan
Pengesahan KUHAP Baru: Reformasi Sistem Peradilan Pidana Menuju Cepat, Sederhana, dan Transparan
JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHAP terbaru dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. UU KUHAP yang baru dinilai jauh lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mendorong proses hukum yang lebih cepat, sederhana, dan transparan.
Pengesahan KUHAP Telah Lalui Pembahasan Komprehensif dan Libatkan Elemen Masyarakat
Oleh: Tri Moerdani) * DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengesahan KUHAP yang baru menandai langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Proses panjang ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, kebutuhan hukum modern, dan tuntutan transparansi. Pembahasannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui rangkaian diskusi yang
Proses Legislasi KUHAP Berlangsung Secara Transparan dan Demokratis
Oleh: Bara Winatha*) Proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi contoh bagaimana reformasi hukum di Indonesia bergerak ke arah yang lebih terbuka dan akuntabel. Pembahasan panjang lebih dari satu tahun menunjukkan komitmen Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk mengedepankan transparansi dalam
Pemerintah Optimalkan Belanja APBN Bagian Dari Kebijakan Fiskal Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi
Oleh : Ivana Marvelia )* Upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional semakin dipertegas melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang disusun secara komprehensif dan terukur. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas makro. Sejumlah pembahasan strategis, mulai dari penyesuaian Bea Keluar emas dan batu bara
Pajak Ekspor Emas: Upaya Pemerintah Mendorong Hilirisasi dan Nilai Tambah dalam Kebijakan Fiskal
Oleh : Devi Ariani )* Kebijakan pajak ekspor emas yang kembali mencuat dalam diskursus ekonomi nasional mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selama ini, sebagian besar komoditas tambang Indonesia diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga potensi keuntungan besar justru dinikmati oleh industri pengolahan di luar
Stimulus Belanja Fiskal Triwulan III Picu Pertumbuhan Ekonomi 2025
Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa stimulus belanja fiskal pada Triwulan III telah memberikan dorongan signifikan bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat fondasi pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi kuartal III menunjukkan