Day: November 15, 2025
Pemerintah Apresiasi Publik Jaga Kondusivitas di Tengah Isu Gelar Pahlawan Soeharto
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya dinamika publik terkait penetapan almarhum Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025. Meski terdapat sejumlah kelompok yang mencoba mendorong aksi demonstrasi, pemerintah mencatat bahwa sebagian besar masyarakat tetap memilih jalur aspirasi tertib dan menolak ajakan turun ke jalan. Sikap tersebut dinilai sebagai salah
Publik Diminta Tak Terpengaruh Seruan Demonstrasi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto
Yogyakarta – Sejumlah tokoh nasional menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh ajakan demonstrasi menolak gelar Pahlawan Nasional yang telah resmi diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Para tokoh menilai keputusan tersebut sudah melalui proses kenegaraan yang sah dan mencerminkan penghargaan negara terhadap pengabdian panjang Soeharto bagi bangsa. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI,
Tetap Tenang, Jangan Terprovokasi Upaya Politisasi Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Oleh: M. Harris*) Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi proses penetapan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, mantan Presiden RI ke-2, yang kini menjadi sorotan publik. Langkah pemerintah menganugerahkan gelar tersebut kepada tokoh-pendahulu bangsa ini memang diharapkan menjadi bentuk penghormatan atas jasa mereka, namun juga menimbulkan dinamika politik yang patut direspon
Jaga Persatuan, Pemerintah Ingatkan Publik Tak Terprovokasi Isu Gelar Pahlawan Soeharto
Oleh : Hafids Rindrahutama )* Penetapan gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang kembali mencuat ke ruang publik, telah memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa besar beliau dalam pembangunan dan stabilitas nasional selama tiga dekade. Namun, tidak sedikit pula yang menilai kebijakan ini perlu ditinjau lebih jauh. Dalam
Soeharto Terima Gelar Pahlawan: Pengakuan Negara atas Dedikasi dan Pengabdian
Jakarta, – Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025 menjadi momentum penting bagi perjalanan sejarah bangsa. Keputusan ini bukan hanya simbol penghormatan negara, tetapi juga bentuk penegasan kembali bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu menilai sejarah secara objektif dan menghargai jasa para pemimpinnya. Anggota
Gelar Pahlawan Soeharto Disambut Positif, Seruan Hormati Keputusan Pemerintah Menguat
Jakarta — Seruan untuk menjaga persatuan dan menghormati keputusan negara mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta seluruh pihak menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan konstitusional pemerintah. Idrus menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak seharusnya disambut dengan emosi politik
Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Bentuk Apresiasi atas Jasa Besar Seorang Pemimpin
Oleh : Andhika Rachman Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pada tanggal 10 November 2025 menandai sebuah babak baru dalam pengakuan sejati terhadap kontribusi seorang pemimpin besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Keputusan ini, meskipun dibarengi pro dan kontra, pada dasarnya adalah penghargaan negara atas jasa besar yang telah diberikan Soeharto, terutama dalam merawat stabilitas politik
Penetapan Gelar Pahlawan utuk Soeharto Dinilai Sebagai Penghargaan atas Kiprah Kepemimpinan Soeharto
Oleh : Usman Nadhir )* Penetapan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden Kedua Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, pada 10 November 2025 menjadi salah satu keputusan paling bersejarah dalam perjalanan bangsa. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk pemaknaan ulang atas jasa-jasa besar pemimpin yang berhasil membawa Indonesia
Pemblokiran Masif Judi Daring Wujud Keseriusan Pemerintah Lindungi Publik
Jakarta — Upaya besar pemerintah dalam menindak praktik judi daring mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan. Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menutup jutaan situs serta konten bermuatan judi daring sejak 2024 hingga 2025. Komdigi melaporkan pemblokiran lebih dari 2,4 juta situs dan konten
Pemerintah Blokir Jutaan Konten Judi Daring, Bukti Keseriusan Negara
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan masyarakat. Melalui langkah pemblokiran jutaan konten ilegal di ruang digital, negara menunjukkan ketegasan untuk menjaga keamanan sosial dan stabilitas ekonomi nasional. Upaya yang kini dijalankan secara masif oleh berbagai lembaga ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menanggulangi ancaman laten yang terus