Day: September 6, 2025
Tokoh Papua Serukan Tolak Aksi Anarkis, Masyarakat Diminta Jaga Perdamaian
Papua – Sejumlah tokoh agama, adat, dan masyarakat Papua menyerukan pesan perdamaian serta menolak aksi anarkis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Mereka menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan demi masa depan generasi mendatang serta menjaga keamanan di daerah masing-masing. Pendeta Lot Rubino, perwakilan lembaga agama di Kabupaten Supiori, menekankan bahwa hidup rukun dan damai merupakan fondasi
Tokoh Papua Serukan Tolak Aksi Anarkis dan Jaga Perdamaian
Papua – Kejadian aksi anarkis di sejumlah daerah Indonesia pada 28 Agustus 2025 menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Dari tanah Papua, tokoh adat, pemuda, dan masyarakat menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk provokasi maupun tindak kekerasan. Mereka menyerukan agar Papua tetap damai, tidak terpengaruh oleh situasi negatif di daerah lain, serta menegaskan bahwa aspirasi hanya boleh
Menjaga Tanah Damai Papua dari Bahaya Anarkisme
Oleh Loa Murib Keamanan dan kedamaian adalah harta berharga bagi masyarakat Papua. Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika politik nasional, provokasi yang mengarah pada aksi anarkis bisa menjadi ancaman serius jika tidak diantisipasi. Papua membutuhkan suasana tenang agar pembangunan berjalan lancar dan kehidupan sosial tetap harmonis tanpa terpecah oleh isu-isu yang tidak relevan dengan
Menjaga Persatuan, Menolak Provokasi: Seruan Papua di Tengah Aksi Demonstrasi
Oleh: Sylvia Mote *) Gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 kembali menjadi sorotan publik. Aksi tersebut, yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi, justru meninggalkan catatan kelam akibat munculnya tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas. Peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek daring dalam kericuhan menjadi pengingat bahwa demonstrasi yang keluar dari jalur
Tokoh Masyarakat Imbau Waspadai Hoaks Demo yang Picu Aksi Anarkis
Oleh : Gavin Asadit )* Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada Agustus hingga September 2025 meninggalkan catatan serius bagi pemerintah sekaligus bagi kita semua sebagai warga digital. Aspirasi publik adalah bagian esensial dari demokrasi—ia menjaga pemerintah tetap akuntabel dan membuka ruang koreksi yang sehat. Namun situasi di lapangan juga memperlihatkan sisi gelap komunikasi era platform: arus
MUI Ingatkan Pentingnya Jaga Ketertiban dan Stop Demo Anarkis
Oleh: Aleandra Rahmat*) Dalam beberapa hari terakhir, suasana nasional menghadapi ujian berat. Gelombang demonstrasi menyebar ke berbagai daerah, hal ini memicu keresahan hingga potensi kericuhan. Dalam situasi ini, peran tokoh masyarakat dan pemerintah menjadi sangat krusial karena hanya melalui kesadaran kolektif dan semangat menjaga ketertiban aspirasi rakyat bisa disampaikan dengan bermartabat, dan stabilitas bangsa tetap
Tokoh Agama Ajak Masyarakat Tolak Provokasi yang Memecah Belah Bangsa
Jakarta – Pentingnya menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerusuhan, sembari mengajak publik untuk tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, dan kehormatan bersama. Sejumlah tokoh agama dan akademisi menyampaikan pesan kebangsaan untuk menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika sosial politik yang sedang berlangsung. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Marsudi Syuhud,
Tokoh Bangsa Ajak Masyarakat Jaga Ketertiban, Hindari Aksi Destruktif
Jakarta – Akademisi Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Menurutnya, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional, tetapi harus dijalankan dengan cara yang tertib dan tidak merusak tatanan sosial. “Penting ditegaskan bahwa kebebasan ini harus disalurkan dengan cara-cara yang tertib, tidak anarkis,
PSU Jadi Bukti Negara Hadir Menjamin Kemajuan Demokrasi
Oleh : Robby Purnomo )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang dijamin oleh sistem demokrasi Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi sarana koreksi atas potensi kekeliruan dalam pelaksanaan pemilu, tetapi juga menegaskan bahwa negara hadir untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan. Dengan adanya PSU, masyarakat diberikan keyakinan bahwa setiap suara dihargai dan
Masyarakat Terima Hasil PSU dan Tolak Provokasi Kelompok Kepentingan
Oleh : Nanda Syfitri )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sebuah kontestasi demokrasi merupakan mekanisme yang sah dan konstitusional untuk menjawab sengketa atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan PSU harus dipahami sebagai upaya memperbaiki proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan menghasilkan pemimpin yang legitimate. Namun, setelah