Day: July 11, 2025
Pemerintah Dorong Pembenahan Sistem Penempatan PMI Magang ke Jepang
Jakarta – Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kembali menyuarakan urgensi regulasi pekerja magang ke luar negeri agar semua calon pemagang terdaftar resmi sebagai PMI legal. Pernyataan ini muncul pasca-kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Jepang, yang memicu kekhawatiran atas perlindungan dan citra Indonesia di negara tujuan. Menurut Karding, sejak awal
Magang Profesional: Langkah Tegas Pemerintah Reformasi Sistem untuk Perlindungan PMI
Oleh: Landres Octav Pandega *) Kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Prefektur Ibaraki, Jepang, menjadi cermin kelemahan serius dalam tata kelola penempatan pekerja magang kita. Bayu Rudialto (34), Nanda Arif Rianto (33), dan Jaka Sandra (23) kini menghadapi proses hukum setelah izin tinggal mereka habis. Sementara Kementerian P2MI dan KBRI Tokyo bergerak
Wapres Gibran Sah Dipilih Rakyat, Hentikan Wacana Pemakzulan
Oleh : Deka Prawira )* Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di ruang publik. Namun, wacana ini tidak hanya melemahkan sistem demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan yang masih dalam masa awal bekerja. Sudah saatnya kita sebagai warga negara menolak segala bentuk provokasi pemakzulan yang tidak berdasar. Pemerintahan baru di bawah
Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan
Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang hanya menambah kegaduhan politik dan justru berpotensi menghambat kinerja pemerintahan yang baru berjalan. “Sudah tiga
Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran
Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meminta semua pihak untuk tidak