Pemerintah Dorong Pembenahan Sistem Penempatan PMI Magang ke Jepang

Jakarta – Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kembali menyuarakan urgensi regulasi pekerja magang ke luar negeri agar semua calon pemagang terdaftar resmi sebagai PMI legal. Pernyataan ini muncul pasca-kasus tiga WNI magang yang overstay dan diduga terlibat perampokan di Jepang, yang memicu kekhawatiran atas perlindungan dan citra Indonesia di negara tujuan.

Menurut Karding, sejak awal program magang belum tercakup dalam sistem administrasi P2MI, melainkan dikelola oleh agen penempatan atau perusahaan mitra di Jepang.

“Magang ini memang salah satu hal yang harus kita atur tata kelolanya,” ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

Ia menegaskan bahwa setiap pemagang wajib mengurus perizinan di Kementerian P2MI sebelum diberangkatkan, sehingga kementerian dapat melakukan pelatihan, verifikasi, dan pendampingan hukum bila diperlukan.

Menteri Karding khawatir kelalaian administratif dapat merusak kepercayaan pemerintah Jepang terhadap pekerja Indonesia.

“Kelakuan mereka bertiga ini bisa merusak citra kita dan merugikan PMI yang akan berangkat maupun existing di Jepang,” kata Karding.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya kini tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengintegrasikan mekanisme pendaftaran wajib bagi pemagang, lengkap dengan syarat asuransi dan pelaporan berkala.

Selaras dengan hal itu, Direktur Jenderal Perlindungan WNI Judha Nugraha menyerukan peningkatan kolaborasi antara KBRI Tokyo dan P2MI untuk memperketat verifikasi calon pemagang. Judha menilai, data yang lengkap akan memudahkan konsuler menangani masalah overstay maupun pelanggaran hukum.

“Kami membutuhkan data yang utuh agar bisa melakukan langkah cepat ketika kasus hukum muncul,” ujarnya.

Dengan reformasi regulasi tersebut, pemerintah optimistis program magang ke Jepang dapat berjalan lebih aman, terukur, dan memberi manfaat maksimal bagi kedua negara. Ia berharap langkah ini juga dapat menjadi model bagi penempatan pemagang ke negara lain, memperkuat perlindungan dan reputasi PMI di kancah internasional. –