Month: June 2025
Swasembada Pangan, Jalan Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Nasional
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi besar menuju kedaulatan dan kemandirian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan adalah kunci utama dari keamanan negara dan simbol sejati dari kemerdekaan bangsa. Menurut Presiden Prabowo, sebuah bangsa tidak dapat dikatakan merdeka apabila masih menggantungkan kebutuhan pangannya
Optimalisasi Sawah, Pemerintah Genjot Swasembada Pangan Lewat Revitalisasi Lahan
Sigi – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret optimalisasi lahan sawah, terutama di daerah-daerah yang selama ini terdampak bencana maupun kekeringan. Upaya ini bukan hanya soal produksi pangan, tetapi juga menyangkut pemulihan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan iklim global. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pemerintah
Swasembada Pangan Jadi Prioritas Utama Pemerintahan Presiden Prabowo
Oleh : Bahtiar Ardie )* Swasembada pangan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini terus ditegaskan dalam berbagai kesempatan sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Krisis pangan dunia, perubahan iklim, serta disrupsi rantai pasok akibat konflik geopolitik menjadi pengingat
Pemerintah Tegaskan Komitmen Capai Swasembada Pangan Nasional Tahun 2026
Oleh : Ratna Kusuma Wardani )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional pada tahun 2026. Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar target, melainkan kebutuhan strategis bangsa dalam menghadapi tantangan global. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang sepenuhnya mandiri dalam memproduksi pangannya,
RUU Sisdiknas Tonggak Baru Transformasi Pendidikan Nasional
Jakarta – Rencana revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan Indonesia. RUU Sisdiknas akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kodifikasi sejumlah undang-undang terkait pendidikan ke dalam satu
RUU Sisdiknas Momentum Percepatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia
Jakarta – Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas di DPR menjadi angin segar bagi upaya percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. RUU Sisdiknas ini mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai bagian dari reformasi besar dalam dunia pendidikan nasional. Wakil Menteri Pendidikan Dasar
RUU Sisdiknas Dorong Penyelarasan Pendidikan Formal dan Non-Formal
Oleh : Rahayu Kirani )* Upaya pembaruan sistem pendidikan di Indonesia kembali menjadi perhatian setelah Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) resmi masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. RUU ini dinilai sangat penting karena tidak hanya menyasar aspek administratif dan normatif, tetapi juga menyentuh aspek substansial yang berkaitan langsung dengan kualitas
RUU Sisdiknas Tingkatkan Mutu dan Akses Pendidikan bagi Semua Warga
Oleh : Nadifa Yolanda )* Upaya memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia tengah memasuki babak penting melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Langkah ini bukan hanya merupakan bagian dari agenda legislatif nasional, tetapi juga sebagai implementasi agenda prioritas pemerintah dunia pendidikan yang semakin kompleks. Dalam situasi di mana tantangan global, perkembangan
Presiden Prabowo Tegas Cabut Empat IUP di Raja Ampat
JAKARTA – Pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bagian dari komitmen nasional untuk melindungi kawasan konservasi laut dan hutan tropis Raja Ampat
Pemerintah Resmi Cabut Empat Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat
Jakarta — Pemerintah secara resmi mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian menyeluruh, baik dari sisi legalitas maupun dampaknya terhadap lingkungan hidup. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo