Day: June 17, 2025
Pemerintah Terus dorong Program Listrik Desa Hingga 2029
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses energi melalui percepatan Program Listrik Desa (LISDES) yang ditargetkan tuntas pada tahun 2029. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi
Apresiasi dan Pengawasan Ketat Pastikan Program Listrik Desa Sesuai Arahan Presiden Prabowo
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Salah satu program strategis yang menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah percepatan elektrifikasi desa. Program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029 ini tidak hanya menjadi simbol pemerataan pembangunan, tetapi
Program Listrik Desa Bentuk Keadilan Distribusi Energi
Oleh: Aurellia Syahputri )* Program Listrik Desa (Lisdes) yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah konkret untuk menghadirkan keadilan distribusi energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menyasar 780 ribu rumah tangga yang hingga kini masih hidup tanpa akses listrik, sebuah kenyataan yang tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan
Program Listrik Desa Jadi Fokus Utama Pemerintahan Presiden Prabowo
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah menjadikan program listrik desa sebagai salah satu prioritas utama dalam lima tahun masa kepemimpinannya. Komitmen ini tercermin dari perintah langsung Presiden kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat elektrifikasi desa di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam pernyataannya
Pemerintah Tegas Lindungi Raja Ampat dengan Cabut Izin Tambang Nikel
Jakarta, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam menjaga kelestarian Raja Ampat dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan nikel. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada 10 Juni 2025. “Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan empat perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat,”
PBNU Apresiasi Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang di Raja Ampat
JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan apresiasi tingginya terhadap langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai sebuah langkah yang progresif dalam menjaga kelestarian alam dan juga memastikan terwujudnya keadilan pada pengelolaan sumber daya alam di
Mengapresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat
Oleh : Rebecca Marian )* Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan adanya keberpihakan yang sangat nyata terhadap seluruh rakyat di Indonesia, khususnya mereka di Bumi Cenderawasih dan lingkungan melalui adanya keputusan penting, yakni mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tindakan tersebut bukan hanya sekadar kebijakan secara administratif belaka, melainkan
Ambil Langkah Tegas, Presiden Prabowo Stop Tambang Ilegal di Raja Ampat
Oleh : Saby Kossay )* Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya melindungi kelestarian lingkungan Raja Ampat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang nikel yang belakangan menjadi sorotan publik. Langkah ini patut diapresiasi, mengingat pentingnya menjaga ekosistem wilayah tersebut dari ancaman kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kita sebagai masyarakat tentu diharapkan turut
Ketegasan Presiden Prabowo Selesaikan Polemik Administratif Empat Pulau
Oleh: Muhammad Rayhan )* Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani polemik batas administrasi antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kepastian tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah menanggapi secara cepat dan tegas polemik yang muncul terkait empat pulau di wilayah perbatasan, demi menjaga wibawa negara dan kepastian layanan publik. Presiden mengambil alih
Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo Selesaikan Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara
Oleh: Fajar Dwi Santoso Langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung menangani sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepemimpinan yang tegas, responsif, dan mengedepankan persatuan nasional. Ketegasan ini penting mengingat sengketa batas wilayah, apalagi yang melibatkan identitas daerah, kerap menjadi isu sensitif yang dapat mengganggu