Day: March 26, 2025
OPM Langgar HAM, Guru dan Warga Sipil Jadi Korban Kekejaman di Papua
Papua- Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Serangan brutal yang menyasar para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut. Kejadian memilukan ketika OPM menyerang tujuh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Akibat
Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman, Pemerintah Berhasil Blokir 6 Juta Situs Judi Daring
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upayanya dalam memberantas praktik judi daring yang semakin meresahkan. Dalam lima bulan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berhasil memblokir enam juta situs judi online, sebuah langkah tegas yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan inklusif bagi masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan
6 Juta Situs Judi Daring Terblokir, Tunjukkan Komitmen Pemerintah Berantas Praktik Ilegal
Oleh : Andi Mahesa )* Praktik judi daring (online) yang merajalela dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Tidak hanya merusak moralitas, namun juga memicu kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Dalam upaya untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas konten ilegal, khususnya perjudian
OPM Langgar HAM, Guru dan Warga Sipil Jadi Korban Kekejaman di Papua
Papua- Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Serangan brutal yang menyasar para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut. Kejadian memilukan ketika OPM menyerang tujuh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Akibat
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Separatisme di Papua
Oleh : Yuliana Sondegau )* Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Kekerasan yang terus terjadi ini memperlihatkan bahwa kelompok separatis tersebut
OPM Langgar HAM, Guru dan Warga Sipil Jadi Korban Kebiadaban di Papua
Oleh: Loa Murib Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan wajah brutalnya dengan melakukan serangkaian aksi kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil tak bersalah. Kejadian terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana kelompok ini menyerang dan membunuh seorang guru serta melukai enam lainnya, adalah bukti nyata bahwa tindakan mereka tidak mencerminkan
UU TNI Telah Dibahas Dengan Masyarakat Pastikan Tetap Demokratis
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis, 20 Maret 2025. Keputusan ini menandai perubahan pada UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mencakup sejumlah aspek krusial, seperti kedudukan TNI, penambahan jabatan sipil untuk anggota TNI aktif,
UU TNI Pastikan Pemisahan Tugas Militer dan Sipil
Jakarta – DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) guna memastikan adanya pemisahan yang jelas antara tugas militer dan sipil. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan peran TNI dengan dinamika demokrasi dan supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental dalam
Pemerintah Hormati Proses Gugatan UU TNI ke MK, Bukti Negara Demokrasi
Oleh Dwita Arya Mulia )* Proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang menyita perhatian publik. Tak berselang lama setelah pengesahan, sejumlah pihak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu, hal ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat di Indonesia. Pemerintah pun merespons dengan
UU TNI Tetap Hormati Koridor Negara Demokrasi
Oleh: Joel Putera Silaban* Pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi undang-undang telah berlangsung dengan lancar dalam rapat Paripurna DPR. Dalam pengesahan ini, hadir 293 anggota dewan beserta pimpinan DPR. Keputusan ini menandai langkah penting dalam memperkuat peran TNI di era modern tanpa menyimpang dari prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Salah satu poin