Tag: update
Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025
Oleh : Vina S. )* Idul Fitri adalah momentum penting bagi umat Muslim di Indonesia. Tradisi tahunan ini menjadi kegiatan yang sangat dinantikan, di mana jutaan orang berbondong-bondong menuju kampung halaman untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, arus mudik selalu menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia terus
Apresiasi Kesuksesan Pelaksanaan PSU di Berbagai Wilayah
Oleh: Nurul Janida )* Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagian penting dalam menjamin demokrasi yang bersih dan adil. Keputusan untuk menggelar PSU di beberapa daerah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai adanya pelanggaran prosedural dalam pemungutan suara sebelumnya. Meski demikian, PSU berhasil dilaksanakan dengan lancar dan aman di berbagai wilayah, menandakan kesiapan penyelenggara pemilu
Pemerintah Pastikan Kesiapan Seluruh Infrastruktur Mudik Lebaran 2025
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan kesiapan seluruh infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan mudik Lebaran 2025. AHY menegaskan bahwa seluruh aspek kesiapan, mulai dari jalan tol, jalan nasional, rest area, hingga transportasi umum telah dipersiapkan dengan maksimal untuk memberikan
Pemerintah Terus Perbaiki Infrastruktur Jelang Arus Mudik Lebaran 2025
Oleh : Dirandra Falguni )* Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pemerintah melalui berbagai kementerian dan instansi terkait terus menggenjot perbaikan serta peningkatan infrastruktur jalan guna memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari perbaikan jalan nasional, optimalisasi jalan tol, hingga koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang diperkirakan mencapai
UU TNI Tegaskan Komitmen pada Demokrasi dan Supremasi Sipil
Oleh: Salsa Hamida )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah resmi disahkan pada 20 Maret 2025 menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Pembaruan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa peran TNI tetap fokus pada pertahanan negara tanpa melibatkan diri dalam ranah politik atau pemerintahan sipil. Langkah ini
Revisi UU TNI Tegaskan Netralitas dan Profesionalitas Militer
Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip netralitas dan profesionalitas militer di Indonesia. Dalam pembaruan tersebut, sejumlah aturan ditegaskan kembali untuk memastikan TNI tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa prajurit aktif tetap dilarang terlibat dalam bisnis dan politik
UU TNI Terbaru Tegaskan Supremasi Sipil Tetap Dijunjung Tinggi
Jakarta – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna. Pengesahan ini menandai perubahan penting dalam sistem pertahanan negara yang menegaskan profesionalisme TNI sekaligus menjaga supremasi sipil. Serikat Pelajar Muslim Indonesia (Sepmi) menyambut baik pengesahan RUU TNI ini. Mereka menilai perubahan regulasi tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat
Regulasi Baru UU TNI Pertegas Batasan Militer di Ranah Sipil
Oleh: Yusuf Setiawan )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam memperjelas batasan antara militer dan ranah sipil di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI sekaligus memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi. Salah satu
Pemerintah Gerak Cepat Respon Gelombang PHK, Pastikan Perlindungan Pekerja
Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Pemerintah Bantu Buka Lapangan Kerja untuk Korban PHK
Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif telah dicanangkan, termasuk penguatan pasar tenaga kerja, pengembangan proyek strategis nasional, dan perlindungan sektor industri utama guna menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat