Pemerintah Bantu Buka Lapangan Kerja untuk Korban PHK

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

Berbagai inisiatif telah dicanangkan, termasuk penguatan pasar tenaga kerja, pengembangan proyek strategis nasional, dan perlindungan sektor industri utama guna menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat ini masih memiliki prospek yang menjanjikan. Berdasarkan data dari Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terdapat 341.086 lowongan kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.

“Angka ini mencerminkan pertumbuhan positif pasar tenaga kerja Indonesia dan membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan karier di berbagai sektor industri,” ujar Menaker Yassierli.

Salah satu upaya Pemerintah dalam membuka lapangan kerja adalah melalui pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara menyoroti potensi besar dari PSN Rempang Eco-City yang diperkirakan dapat menciptakan hingga 85.000 lapangan kerja.

“Kalau sudah ada industrinya, itu dapat menciptakan lapangan kerja sampai dengan 85.000 dan membuka investasi senilai Rp200 triliun dari pabrik kaca saja. Inilah yang nanti kami harapkan, agar betul-betul bisa memberikan nilai ekonomi, tetapi tanpa meniadakan masyarakat setempat,” kata Iftitah.

Selain itu, Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada sektor tekstil dan produk tekstil yang saat ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa sektor ini menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari US$ 2 miliar.

“Tadi arahan Pak Presiden untuk terkait dengan ketersediaan bahan baku, terkait dengan legal import, terkait supply chain itu untuk dipermudah dan disederhanakan. Jadi arahan pertama tentu Pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain, dan juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang sudah dilakukan,” jelas Airlangga.

Presiden Prabowo Subianto juga mendorong agar program padat karya, termasuk di sektor tekstil dan alas kaki, dimasukkan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif dapat segera diberikan guna mempercepat pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja baru.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah konkret yang dilakukan Pemerintah, diharapkan lapangan kerja bagi korban PHK dan pencari kerja baru dapat terus bertambah.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta menjaga keberlanjutan sektor industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.