Tag: sipil
Pentingnya Mendukung Revisi UU TNI Pastikan Militer Hormati Supremasi Sipil
*) Oleh : Vina G. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru-baru ini diajukan dan disetujui oleh DPR RI memiliki makna yang sangat penting dalam konteks pemantapan sistem pemerintahan yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Tidak hanya menjadi agenda untuk meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun revisi ini juga
UU TNI Tingkatkan Kualitas Prajurit yang Lebih Profesional
Oleh: Farhan Farisan )* TNI kembali menjadi sorotan publik usai DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Kamis, 20 Maret 2025. Perubahan tersebut memuat sejumlah penyesuaian terhadap tantangan zaman dan kebutuhan reformasi pertahanan nasional. Penambahan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU TNI
UU TNI Tegaskan Batasan Peran Prajurit di Ranah Sipil, Cegah Kembalinya Dwifungsi Militer
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang menegaskan batasan peran prajurit aktif dalam jabatan sipil. Aturan baru ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan profesionalisme TNI dalam ranah pertahanan, sekaligus menjaga supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa revisi
UU TNI Perkuat Peran Militer Hadapi Ancaman Keamanan Negara
Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan menjadi undang-undang menuai beragam tanggapan dari publik. Namun, sejumlah tokoh menegaskan bahwa revisi tersebut justru memperkuat peran militer dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan negara, tanpa mengancam prinsip-prinsip demokrasi maupun membuka jalan bagi kembalinya dwifungsi ABRI. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengimbau