Tag: PHK
Pemerintah Bentuk Satgas PHK untuk Lindungi Pekerja di Tengah Tekanan Ekonomi
Oleh: Farhan Farisan )* Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu, pemerintah mengambil langkah konkret dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Satgas ini dirancang sebagai respons cepat terhadap ancaman PHK massal yang mulai menghantui sejumlah sektor industri dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memerintahkan pembentukan satgas ini sebagai bentuk
Satgas PHK Jadi Instrumen Pemerintah Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan
Oleh: Dhita Karuniawati )* Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah lonjakan angka pengangguran serta menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan
Satgas PHK Wujud Kepedulian Pemerintah, Dorong Lapangan Kerja Baru Secara Berkelanjutan
Jakarta — Pemerintah dengan sigap dan penuh komitmen tengah memfinalisasi pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya akan bertugas merespons terjadinya PHK, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru secara luas dan berkelanjutan, sebagai bukti nyata
Pemerintah Gerak Cepat Bentuk Satgas PHK Jaga Stabilitas Ketenagakerjaan
Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mengantisipasi dampak dari gejolak ekonomi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ketenagakerjaan di dalam negeri. Pembentukan Satgas PHK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi tenaga kerja, khususnya mereka yang terancam atau terdampak oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden
Pemerintah Perkuat Jaminan Sosial untuk Hadapi Risiko PHK
Oleh: Briana Putri )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya di tengah meningkatnya risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dinamika ekonomi global dan regional. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025, negara mengambil langkah konkret untuk memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk tanggung jawab terhadap
Pemerintah Siapkan Strategi Jangka Panjang Jaga Stabilitas Tenaga Kerja dan Cegah PHK
Oleh: Adit Pratama )* Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons kebijakan proteksionis yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai membawa potensi besar mengganggu kinerja ekspor nasional dan menekan sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Anggota Komisi XI
Cegah PHK, Pemerintah Fokus pada Pertumbuhan Inklusif
Jakarta, Di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor manufaktur, pemerintah dan pelaku ekonomi nasional menaruh fokus pada pertumbuhan inklusif guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah akan tetap mampu menyerap tenaga kerja. “Kita sudah melihat kenyataan di lapangan, sudah terjadi PHK di berbagai
Pemerintah Keluarkan Sederet Strategi untuk Lindungi Pekerja dari Ancaman PHK
Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat menanggapi kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai berpotensi besar mengganggu sektor ekspor dan menimbulkan gejolak ketenagakerjaan di dalam negeri. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perusahaan
Pemerintah Pastikan Ekonomi Tumbuh, Narasi Badai PHK Tidak Relevan
Oleh : Aditya Akbar )* Pemerintah dengan tegas memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan sektor manufaktur terus berkembang. Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja serta memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan, sehingga anggapan mengenai badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak memiliki dasar yang kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis isu
Komitmen Kuat Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Ketenagakerjaan
Oleh : Firman Subagyo )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Berbagai kebijakan telah diterapkan untuk melindungi pekerja dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) serta memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga. Langkah strategis dan sinergis dari pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang semakin kompleks.