Tag: news
Revisi UU TNI Tegaskan Netralitas dan Profesionalitas Militer
Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip netralitas dan profesionalitas militer di Indonesia. Dalam pembaruan tersebut, sejumlah aturan ditegaskan kembali untuk memastikan TNI tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa prajurit aktif tetap dilarang terlibat dalam bisnis dan politik
UU TNI Terbaru Tegaskan Supremasi Sipil Tetap Dijunjung Tinggi
Jakarta – DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sidang paripurna. Pengesahan ini menandai perubahan penting dalam sistem pertahanan negara yang menegaskan profesionalisme TNI sekaligus menjaga supremasi sipil. Serikat Pelajar Muslim Indonesia (Sepmi) menyambut baik pengesahan RUU TNI ini. Mereka menilai perubahan regulasi tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat
Regulasi Baru UU TNI Pertegas Batasan Militer di Ranah Sipil
Oleh: Yusuf Setiawan )* Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru oleh DPR RI pada 20 Maret 2025 menjadi tonggak penting dalam memperjelas batasan antara militer dan ranah sipil di Indonesia. Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga profesionalisme TNI sekaligus memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi. Salah satu
Pemerintah Gerak Cepat Respon Gelombang PHK, Pastikan Perlindungan Pekerja
Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Pemerintah Bantu Buka Lapangan Kerja untuk Korban PHK
Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif telah dicanangkan, termasuk penguatan pasar tenaga kerja, pengembangan proyek strategis nasional, dan perlindungan sektor industri utama guna menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia saat
Pembatasan Angkutan Barang Upaya Pemerintah Pastikan Kelancaran Arus Mudik Libur Lebaran 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa pembatasan angkutan barang selama momen mudik Lebaran 2025 tidak dimaksudkan sebagai pelarangan total, melainkan sebagai langkah pengaturan terhadap moda kendaraan dengan ukuran tertentu pada puncak arus mudik. Upaya ini dilakukan guna menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan jutaan pemudik yang akan kembali ke kampung halaman. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Plt. Dirjen
Truk Tetap Bisa Beroperasi Saat Lebaran, Demonstrasi Supir Tak Relevan
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pelarangan truk saat Lebaran, melainkan hanya pembatasan operasional guna memastikan kelancaran arus mudik. Oleh karena itu, aksi demonstrasi yang dilakukan segelintir pihak dinilai tidak relevan. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhy menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian menyeluruh dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus lalu lintas
Pemerintah Siapkan Pengamanan Pelaksanaan PSU
Jakarta – Pemerintah melalui berbagai instansi terkait telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025. PSU kali ini dilakukan di beberapa daerah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa seluruh persiapan
Pemerintah Bangun Dapur Umum MBG di Kawasan Transmigrasi
Jakarta – Pemerintah berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi. Program ini akan diterapkan di 154 wilayah permukiman yang berasal dari program transmigrasi. Pembangunan ratusan SPPG ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi
Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat. “Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak