Tag: Indonesia
Mengapresiasi Upaya Pemerintah Antisipasi Keterlibatan Asing Dukung OPM
Oleh : Loa Murib Pemerintah melalui berbagai institusi strategisnya, terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme di Papua. Salah satu perhatian serius yang tengah diantisipasi adalah potensi keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Langkah preventif ini patut diapresiasi karena menyangkut integritas wilayah dan stabilitas
DPR Kecam Keras Aksi Kekerasan OPM, Dukung Langkah Pemerintah Pulihkan Keamanan Papua
Jakarta Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan yang sudah melampaui batas dan mengganggu ketertiban serta stabilitas di Papua. Ini adalah bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan. Negara harus hadir dengan
Lukai Masyarakat Sipil, DPR RI Dukung Penuh Pemerintah Menindak Tegas OPM
Jakarta Tim Gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi dan mengidentifikasi korban ke-16 yang menjadi korban pembantaian Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban yang berhasil diidentifikasi bernama Ferdina Buma, yang merupakan seorang pekerja pendulang emas. “Diidentifikasi sebagai Ferdina Buma, lahir di Nabire pada 30 April 1995, jenis kelamin laki-laki, dan berdomisili di Jalan Nabire-Ilaga
RUU KUHAP Atur Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dan Keadilan Restoratif
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pembaruan hukum merupakan keniscayaan dalam sistem negara hukum yang dinamis dan berkeadaban. Salah satu agenda penting yang kini tengah bergulir adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). RUU ini hadir bukan semata sebagai revisi teknis, melainkan sebagai langkah strategis dalam
Publik Dukung RUU KUHAP Pastikan Penyidik Tangani Pidana Secara Transparan
Oleh: Saiful Bahri *) Rencana pembaruan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mendapat dukungan luas dari masyarakat. Langkah pemerintah yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) menunjukkan komitmen serius untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang adil, transparan, dan manusiawi. Publik menyambut positif proses yang sedang berjalan,
BGN Perketat Kerjasama dengan Mitra Cegah Penyalahgunaan Anggaran MBG
Oleh: Ganindra Napitupulu )* Pemerintah terus berkomitmen dalam menjalankan program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak usia sekolah di seluruh pelosok negeri. Sebagai bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia, program ini tak hanya menjadi bentuk kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,
Pemerintah Pastikan Tukin Dosen Cair Pertengahan Tahun 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mulai dicairkan pada pertengahan tahun 2025. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur skema tukin bagi dosen yang selama ini belum masuk dalam sistem remunerasi nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pemerintah
Pemerintah Alokasikan Dana 2.6 T untuk Tukin Dosen
Jakarta – Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 triliun untuk mendukung peningkatan tunjangan kinerja (tukin) dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Anggaran ini akan dialokasikan kepada perguruan tinggi negeri berdasarkan mekanisme dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait, termasuk mempertimbangkan kinerja institusi dan jumlah dosen aktif. Sistem pemberian tunjangan ini akan berbasis evaluasi kinerja
Pemerintah Fokus pada Konsumsi Domestik sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah terus menegaskan bahwa konsumsi domestik menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga saat ini menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. “Kontribusi konsumsi rumah tangga itu mencapai 54 persen. Jadi, konsumsi domestik masih menjadi penopang
Tukin Dosen ASN Komitmen Pemerintah Apresiasi Kinerja Pengajar
Oleh : Naura Astika )* Pemerintah Indonesia terus memperlihatkan komitmennya terhadap penguatan sektor pendidikan tinggi, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah melalui pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN yang bertugas di perguruan tinggi negeri. Pemberian tukin ini bukan hanya sekadar tambahan penghasilan,