Sinergi TNI Polri dan Masyarakat Tegakkan Demokrasi Tanpa Kericuhan

Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas pasca demonstrasi yang sempat berlangsung di sejumlah wilayah. Hal ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., dalam konferensi pers di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI.

Dalam konferensi tersebut, turut hadir Karoprovos Divpropam Polri, Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, yang mendampingi jalannya kegiatan.

Kedua institusi menekankan pentingnya koordinasi erat antara TNI dan Polri untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, sekaligus mencegah potensi eskalasi pasca aksi demonstrasi.

Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa langkah pengamanan dilakukan secara profesional dan humanis, dengan fokus pada perlindungan warga dan fasilitas umum serta pencegahan tindakan anarkis. Brigjen Pol Naek Pamen menambahkan, kolaborasi TNI–Polri meliputi patroli gabungan, pengawasan pos keamanan, dan koordinasi cepat menghadapi situasi darurat.

Keterlibatan kedua institusi ini menjadi bukti nyata bahwa TNI dan Polri bekerja sama sebagai garda terdepan menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat pun diimbau mendukung langkah tersebut dengan tetap menjaga ketertiban dan mengutamakan dialog konstruktif dalam menyampaikan aspirasi.

Komitmen pengamanan humanis juga terlihat dalam pengawalan aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani ke-65 di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat. Sebanyak 9.498 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar berlangsung tertib dan aman.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Suheri, menekankan disiplin satu komando dan melarang keras anggota bertindak di luar instruksi pimpinan. Ia juga menegaskan tidak ada personel yang diperbolehkan membawa senjata api.

“Laksanakan pemeriksaan kelengkapan Alut dan Alsus anggota. Ya untuk para padal laksanakan pemeriksaan kepada para pasukannya dilakukan dengan ketat, ya. Divideokan, dokumentasikan oleh provos, terutama para danton, maupun anggota reskrim, tidak ada yang menggunakan senjata api. Saya ulangi, tidak ada yang menggunakan senjata api. Jelas, ya? Jelas,” tegas Irjen Asep.

Ia menambahkan, penggunaan gas air mata hanya diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur dan atas izin langsung Kapolda. Seluruh tindakan di lapangan wajib melalui rantai komando.

“Pergerakan Pasukan PHH mau penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan atas perintah saya, perintah Kapolda. Tidak ada lagi main tembak-tembak sendiri,” ujarnya.

Irjen Asep juga mengingatkan agar seluruh personel mengedepankan pendekatan persuasif.

“Para padal harus mendepankan tindakan persuasif. Tidak ada penggunaan senjata api dalam bentuk apapun. Ini dua kali saya sampaikan. Tidak ada penggunaan senjata api dalam bentuk apapun,” tambahnya.

Ia menekankan keselamatan warga sebagai prioritas utama, baik bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar, termasuk personel yang bertugas.