Sekolah Rakyat Langkah Solutif Pemerintah Tingkatkan Akses Pendidikan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan langkah solutif untuk membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini dirancang tidak hanya sebagai intervensi pendidikan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan layanan belajar yang aman, gratis, dan berkualitas.

Inisiatif ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan melalui koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) dan didukung penuh oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program tidak mengganggu keberlanjutan program prioritas lainnya.

Analis Madya Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Roni Parasian, menegaskan efisiensi tata kelola anggaran sebagai kunci keberlanjutan program.

“Pemerintah mampu mengombinasikan berbagai program lintas kementerian, sehingga Sekolah Rakyat berjalan efektif tanpa membebani APBN. Semua agenda Presiden tetap selaras,” ujar Roni.

Sebagai langkah awal, Sekolah Rakyat Rintisan telah dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan memanfaatkan fasilitas negara yang direnovasi. Pemerintah menargetkan pembangunan gedung khusus mulai 2026 dan perluasan cakupan hingga 2029. Saat ini, sudah berdiri 165 sekolah rintisan yang tersebar di berbagai daerah, menandai komitmen kuat terhadap pemerataan akses pendidikan.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menyebut program ini lahir sebagai respons atas lambatnya penurunan angka kemiskinan dan masih banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS).

“Di Jawa Timur saja terdapat lebih dari 400 ribu anak usia SMA yang tidak bersekolah. Sebagian besar berhenti karena faktor ekonomi. Sekolah Rakyat menjadi solusi konkret melalui penyediaan pendidikan gratis dengan sistem berasrama,” jelasnya.

Model berasrama dinilai sebagai pendekatan tepat agar anak-anak dari keluarga rentan mendapatkan lingkungan belajar yang stabil, aman, dan mendukung. Fasilitas makan, asrama, serta pengawasan pendidik akan memberi kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk berkembang.

Dari kalangan masyarakat sipil, dukungan turut disampaikan oleh Pengamat Pendidikan, Ina Liem. Ia menilai konsep berasrama sebagai terobosan yang relevan dengan tantangan sosial saat ini.

“Sekolah reguler saja tidak cukup. Anak-anak ini perlu ruang yang aman dan terproteksi 24 jam agar bisa belajar tanpa gangguan kekerasan atau eksploitasi,” tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas lembaga dan perencanaan bertahap, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat Berasrama menjadi instrumen utama dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial. Program ini juga diproyeksikan mendukung pencapaian visi Indonesia melalui pembangunan generasi unggul yang setara sejak dini.

Melalui kebijakan solutif ini, pemerintah menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan bukan hanya komitmen moral, tetapi strategi nyata dalam menciptakan peluang bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi maupun geografis.