Program Rumah Subsidi Dorong Pemerataan Hunian Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah nyata dalam mewujudkan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah. Upaya ini bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar papan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pergerakan industri terkait.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pembangunan rumah subsidi menunjukkan tren positif dan memberi manfaat luas.

“Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan Bank Indonesia, untuk memperluas akses hunian bagi MBR,” ujar Maruarar Sirait.

Maruarar Sirait menilai rumah subsidi di kawasan Puri Delta Angsana menjadi contoh ideal dengan spesifikasi memadai, seperti luas tanah 72 meter persegi dan plafon tinggi 3,20 meter. Menurutnya, kualitas ini harus menjadi standar agar rumah subsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni dan estetik. Ia mengusulkan kuota subsidi tahun depan meningkat menjadi 500 ribu unit guna mempercepat target dan memperluas dampak program.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan bahwa BI mendukung penuh pembiayaan perumahan rakyat.

“BI telah menyiapkan insentif likuiditas hingga Rp80 triliun untuk mempercepat penyaluran KPR subsidi serta membeli SBN dengan alokasi Rp45 triliun bagi pembiayaan perumahan rakyat,” tegas Perry.

Perry menjelaskan, perumahan rakyat menjadi prioritas karena mampu meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi serta rantai pasok. Dukungan ini juga memperluas inklusi keuangan dengan memberikan akses perbankan formal kepada MBR.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuturkan bahwa APBN berperan strategis melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mengurangi kesenjangan sosial.

“Alokasi anggaran meningkat signifikan dari Rp29,1 triliun menjadi Rp47,4 triliun pada 2025, mencakup FLPP, Tapera, SMF, dan subsidi bunga serta uang muka,” pungkas Sri Mulyani.

Dengan dukungan fiskal, moneter, dan sinergi lintas sektor, program rumah subsidi diharapkan tidak hanya mengatasi backlog perumahan, tetapi juga membangun lingkungan permukiman sehat, tertata, dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga memiliki rumah layak sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terwujud merata di seluruh Indonesia.