Program Pertanian Presiden Prabowo Antarkan Indonesia Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Oleh: Agus Soepomo

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pertanian sebagai garda terdepan dalam upaya untuk terus menjaga kedaulatan bangsa. Melalui serangkaian program yang dirancang oleh pemerintah sejak awal kepemimpinannya, sektor pertanian digerakkan sebagai motor utama menuju ketahanan pangan secara berkelanjutan. 

Langkah konkret yang telah ditempuh oleh pemerintah tersebut menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar slogan politik, melainkan strategi nasional untuk menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu.

Pemerintahan Prabowo menargetkan swasembada pangan sekaligus menyiapkan fondasi keberlanjutan jangka panjang. Fokus utama program tersebut mencakup peningkatan cadangan pangan pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keberpihakan terhadap petani melalui kebijakan harga gabah yang lebih menguntungkan. Langkah itu diikuti dengan percepatan pembangunan lumbung pangan baru atau food estate di berbagai wilayah, termasuk Merauke sebagai salah satu lokasi strategis.

Alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun pada tahun 2025 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengamankan ketersediaan pangan. Anggaran tersebut diarahkan untuk program prioritas seperti cetak sawah baru, subsidi pupuk, bantuan benih unggul, hingga modernisasi alat pertanian. Pemerintah juga menargetkan cadangan pangan terbesar sepanjang sejarah, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjamin dalam kondisi apapun.

Innaka Ageng Rineksane, pakar pertanian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menilai kebijakan Presiden Prabowo sebagai momentum penting untuk memperkuat ekosistem pertanian nasional. 

Menurutnya, pemberdayaan petani menjadi kunci strategis yang mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. Kebijakan yang berpihak pada petani, seperti jaminan harga hasil panen dan akses mudah terhadap pupuk serta benih berkualitas, diyakini akan mendorong motivasi dan produktivitas.

Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam program pembukaan lahan baru. Menurutnya, kajian menyeluruh sangat penting agar tidak terjadi alih fungsi hutan yang merugikan lingkungan. 

Innaka menilai kombinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dapat memberikan hasil optimal, namun untuk jangka panjang pemanfaatan teknologi modern lebih efektif. Pendampingan melalui penyuluh pertanian serta regenerasi petani milenial yang melek teknologi juga menjadi syarat agar sektor pertanian mampu bertransformasi secara berkelanjutan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa swasembada pangan harus segera terwujud. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. 

Pidato pelantikannya pada Oktober 2024 menjadi tonggak awal komitmen tersebut. Ia menegaskan kedaulatan pangan dan energi sebagai prioritas nasional yang harus dicapai secepat mungkin.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program cetak sawah yang digalakkan pemerintah telah berjalan sesuai jadwal di sejumlah wilayah prioritas seperti Papua Selatan, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. 

Ia optimistis target penyelesaian proyek tersebut dapat tercapai tepat waktu. Menurutnya, stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dengan cadangan beras mencapai 4,2 juta ton. Pemerintah juga melaksanakan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan beras bersubsidi serta bantuan sosial.

Langkah-langkah tersebut bukan hanya menjamin ketersediaan pangan dalam jangka pendek, tetapi juga memperkokoh fondasi ketahanan jangka panjang. Dengan cadangan pangan yang besar, stabilitas harga terjaga, dan kesejahteraan petani terlindungi, program pertanian pemerintah diproyeksikan mampu menghadirkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyoroti peran program perhutanan sosial dalam mendukung ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa lahan perhutanan sosial seluas lebih dari 500 ribu hektare berpotensi untuk agroforestri jagung.

Pemanfaatan lahan tersebut tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, program perhutanan sosial menghadirkan harmoni antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Raja Juli Antoni menambahkan bahwa nilai transaksi ekonomi dari kelompok tani hutan dan usaha perhutanan sosial pada 2025 meningkat signifikan hingga mencapai triliunan rupiah. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap swasembada pangan semakin nyata. Integrasi pertanian dengan perhutanan sosial pada akhirnya memperluas basis produksi sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat secara langsung.

Ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pokok, melainkan juga persoalan kedaulatan, harga diri bangsa, serta pilar utama keamanan nasional. Presiden Prabowo menyadari bahwa di tengah ketegangan geopolitik global, negara-negara cenderung mengutamakan kepentingan domestiknya. Karena itu, kemandirian pangan harus diwujudkan agar Indonesia tidak terjebak pada ketergantungan impor yang rentan mengguncang stabilitas nasional.

Program pertanian yang dijalankan saat ini bukan sekadar solusi jangka pendek untuk menutup kebutuhan konsumsi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut merupakan strategi besar untuk mengantarkan Indonesia menuju ketahanan pangan berkelanjutan. 

Kombinasi antara pembangunan infrastruktur, pemberdayaan petani, perlindungan harga hasil panen, hingga integrasi dengan perhutanan sosial memperlihatkan arah yang jelas menuju kemandirian.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan berkelanjutan akan menjadi warisan strategis bagi generasi mendatang. Dengan modal alam yang melimpah, kebijakan yang terukur, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi utama kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo telah menegaskan jalannya, kini tinggal konsistensi pelaksanaan yang akan menentukan masa depan pangan nasional. (*)

Konsultan Kebijakan Ekonomi