Program CKG Jadi Langkah Nyata Pemerataan Kesehatan

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen pemerataan layanan kesehatan melalui implementasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini dipandang sebagai terobosan nyata dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Anggota Komisi IX DPR, Cellica Nurrachadiana, menekankan bahwa keberhasilan program CKG harus dimulai dengan penguatan sistem kesehatan nasional. Menurutnya, transformasi di tubuh Kementerian Kesehatan menjadi kunci agar layanan dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

“Untuk daerah-daerah 3T, kami berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Pertama, transformasi di Kementerian Kesehatan ini harus berjalan secara optimal,” kata Cellica.

Ia menambahkan, pemerataan layanan kesehatan bukan hanya soal fasilitas, melainkan juga kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menjembatani jarak antarwilayah.

Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung turut memberi perhatian serius terhadap pelaksanaan program ini. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong perluasan cakupan CKG, khususnya untuk deteksi dini penyakit menular seperti TBC. Menurutnya, langkah ini akan membantu menekan angka kasus sekaligus memastikan pasien segera mendapatkan pengobatan yang memadai.

“Bagaimana perawat dan bidan melayani pasien akan mencerminkan kualitas layanan kesehatan Kota Bandung. Itu adalah wajah nyata pemerintahan,” ujar Farhan.

Ia menekankan bahwa peran tenaga kesehatan fungsional seperti bidan dan perawat adalah ujung tombak keberhasilan pelayanan, karena interaksi mereka langsung dirasakan masyarakat.

Farhan juga menyebutkan, program kesehatan tidak boleh berhenti pada layanan kuratif, tetapi harus mampu mendorong pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Menurutnya, keberhasilan CKG dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting dan penyakit degeneratif yang menjadi tantangan besar di perkotaan.

“Mari jadikan kesehatan sebagai prioritas, karena masyarakat yang sehat adalah fondasi bagi Bandung yang maju,” tandasnya.

Dukungan terhadap program prioritas kesehatan juga terlihat dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa alokasi anggaran dalam RAPBN 2026 dirancang untuk mendorong pemerataan, dengan distribusi per kapita yang disesuaikan dengan karakteristik tiap wilayah.

Ia merinci, alokasi belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) per kapita meliputi Sumatera Rp6,5 juta, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, Jawa Rp5,1 juta, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta, serta Maluku–Papua Rp12,5 juta. Anggaran tersebut, kata Sri Mulyani, diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

“APBN melalui belanja K/L dan TKD menunjukkan upaya terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan, dengan sinergi belanja pusat dan daerah, program prioritas pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga peran tenaga kesehatan di lapangan, program CKG dipandang sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam memastikan kesehatan masyarakat. Lebih dari sekadar layanan medis, CKG menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap warga, tanpa terkecuali.