Pemerintah Siapkan 200 Sekolah Rakyat Tahun 2025

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui langkah nyata. Salah satu inisiatif strategis yang kini mulai dijalankan adalah pembangunan 200 Sekolah Rakyat yang ditargetkan rampung pada 2025. Program ini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif bagi masyarakat miskin di seluruh penjuru negeri.
Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pembangunan ratusan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Ia memastikan bahwa dari sisi pendanaan, program ini tidak akan menemui hambatan berarti.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran secara khusus, dan pelaksanaannya akan dilakukan bersama pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Fokus utama pembangunan berada di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ujar Prasetyo.
Langkah kolaboratif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Wilayah-wilayah prioritas seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Kami juga memastikan bahwa sekolah-sekolah yang dibangun akan menggunakan teknologi bangunan tahan gempa, sehingga aman dan nyaman untuk kegiatan belajar-mengajar,” jelas Dody.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, menyatakan pembangunan 200 Sekolah Rakyat ini tidak hanya mencakup Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi menjangkau wilayah yang lebih luas di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut akan tersebar mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.
“Kami menggandeng berbagai pihak untuk mendukung penyelenggaraan program ini, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang telah menyatakan komitmennya dalam pengembangan kurikulum serta penyediaan tenaga pengajar,” ungkap Syaifullah.
Program Sekolah Rakyat ini menjadi simbol nyata dari keberpihakan negara kepada kelompok rentan, terutama masyarakat miskin dan terpinggirkan. Dengan memberikan akses pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau, pemerintah berharap mampu memutus mata rantai kemiskinan dari akarnya.
Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung dan mengawal keberhasilan pembangunan 200 Sekolah Rakyat ini. Kerjasama pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, serta masyarakat luas menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Sudah saatnya pendidikan menjadi jalan keluar yang nyata dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

[edRW]