Pemerintah Perkuat Kerja Sama Internasional Perangi Narkotika

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara, termasuk narkotika, saat bertemu Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, di Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia.

Ia mengajak Laos untuk bersama-sama menangani ancaman global seperti perdagangan manusia dan peredaran narkoba.

“Saya yakin jika kita bekerja sama, ini akan sangat bermanfaat bagi kedua negara,” kata Prabowo.

Presiden juga mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat saat kunjungannya ke Laos sebelum resmi menjabat, serta memberikan apresiasi atas kepemimpinan Laos di ASEAN.

Dalam pembicaraan tersebut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kerja sama regional di bawah keketuaan Malaysia dan memperkuat hubungan bilateral dengan Laos, termasuk meningkatkan volume perdagangan dan kerja sama di sektor pertanian, pupuk, dan mineral.

Selain kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga mempererat hubungan internasional dalam pemberantasan narkotika dengan negara di Amerika Latin.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menerima kunjungan Duta Besar Ekuador untuk Indonesia, Luis Arellano Jibaja, di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Marthinus menekankan bahwa peredaran narkoba kian kompleks dan membutuhkan respons global yang solid.

“Kunjungan ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat pertukaran informasi, peningkatan teknologi deteksi, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum,” tegasnya.

Kerja sama Indonesia dan Ekuador dalam bidang pemberantasan narkotika telah berlangsung sejak 2022.

Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN, Agus Irianto, mengungkapkan bahwa kerja sama ini bermula dari kunjungan BNN ke Ekuador untuk menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Kementerian Dalam Negeri Ekuador.

Isi perjanjian tersebut mencakup pelatihan bersama, pertukaran data, bantuan hukum, serta kunjungan observasi ke fasilitas pelabuhan dan bandara.

Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai tindak lanjut dari LoI telah selesai pada September 2023, namun penandatanganannya tertunda karena kondisi di Ekuador.

Pada awal 2024, Kepala BNN RI kembali bertemu perwakilan diplomatik Ekuador untuk menyepakati kelanjutan MoU.

Dalam pertemuan terbaru, BNN menyatakan harapan agar dokumen kerja sama tersebut bisa segera ditandatangani demi memperkuat sinergi bilateral dalam memerangi narkotika.*