Pemerintah Perketat SOP MBG untuk Tingkatkan Keamanan Layanan Nutrisi Anak

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan peningkatan standar keamanan dalam operasional layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengetatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi internal dan masukan dari berbagai pihak terkait mekanisme pengiriman pangan bergizi kepada peserta didik di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya telah sejak awal menerapkan SOP pengecekan kendaraan secara ketat, namun dinamika di lapangan mendorong adanya peningkatan dan pembaruan regulasi, khususnya terkait proses penggantian sopir cadangan.

“Ya tentu saja, karena selama ini kan kita sudah lakukan, bahkan di dalam petunjuk teknis kami sudah tertulis bahwa mobil sebelum digunakan untuk pengiriman itu wajib dicek setiap waktu. Dengan adanya kasus penggantian sopir, ini menjadi masukan baru bagi BGN dan kepala SPPG agar secara cermat mengganti atau memilih sopir cadangan yang kualifikasinya sama,” ujar Dadan.

Ia menegaskan, peningkatan SOP ini merupakan langkah penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan distribusi makanan bergizi yang setiap hari diantar ke sekolah-sekolah. Menurutnya, standar keamanan kendaraan dan kualifikasi sopir harus dipastikan tanpa kompromi.

“Kami berkomitmen memperbaiki seluruh aspek terkait SOP, termasuk mekanisme penggantian sopir dan pengecekan kendaraan, serta memastikan standar keamanan layanan MBG diterapkan maksimal,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyatakan bahwa BGN sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai layanan MBG. Evaluasi ini mencakup aspek teknis, administrasi, hingga prosedural yang terkait dengan keselamatan pengiriman makanan ke peserta didik.

“BGN berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan. Kami memperbaiki seluruh aspek terkait SOP, termasuk mekanisme penggantian sopir dan pengecekan kendaraan, serta memastikan standar keamanan layanan MBG diterapkan maksimal,” tegas Khairul.

Penguatan SOP ini mendapat dukungan penuh dari legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai bahwa program MBG yang memiliki dampak besar bagi jutaan anak Indonesia membutuhkan pengawasan ekstra. Ia menekankan pentingnya manajemen risiko yang matang agar tidak terjadi masalah yang dapat membahayakan peserta didik.

“Program sebesar dan sepenting ini tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik,” ujar Legislator PKB dari Dapil NTB II tersebut. Menurutnya, setiap pihak yang terlibat harus memastikan bahwa seluruh tahapan layanan berjalan sesuai standar keamanan tertinggi.

Pemerintah melalui BGN berkomitmen terus memperkuat sistem pengawasan dan kontrol kualitas, termasuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi pemantauan distribusi serta memperketat prosedur operasional kendaraan. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil celah risiko dan memastikan semua aspek layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dengan pengetatan SOP secara menyeluruh, program MBG diharapkan tidak hanya memberikan manfaat nutrisi bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam setiap proses distribusinya. Pemerintah menegaskan bahwa keamanan peserta didik tetap menjadi prioritas utama dalam keberlangsungan program strategis nasional tersebut. (*)