Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan Beri Dampak Positif bagi Ekonomi Kerakyatan

Jakarta — Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi kerakyatan. Program ini dinilai bukan hanya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM di sektor pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pihaknya menetapkan empat program besar sebagai prioritas swasembada pangan untuk masyarakat. Pertama, program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri pertanian. Ketiga, program pendidikan dan pelatihan pompanisasi. Keempat, program pendukung manajemen.

“Dengan empat pilar program ini, kita optimistis swasembada pangan bisa lebih kokoh,” kata Amran.

Salah satu program utama adalah peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan hasil komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, serta perkebunan unggulan seperti kopi, kakao, dan kelapa.

“Kami juga menargetkan daging sapi dan kerbau sebesar 514 ribu ton serta daging ayam 4,3 juta ton. Semua target ini untuk mengurangi ketergantungan impor yang selama ini masih tinggi,” jelas Amran.

Amran juga menambahkan, sektor peternakan juga mendapat porsi anggaran signifikan agar Indonesia bisa memperkuat kemandirian protein hewani.

Kementan juga mendorong hilirisasi pertanian. Menurut Amran, langkah ini penting untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Hilirisasi komoditas strategis adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat perekonomian nasional,” katanya.

Sementara itu, Senator dari Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, memberikan apresiasi tinggi terhadap progres dan kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sektor pertanian. Menurut Teras, langkah-langkah yang diambil saat ini sesuai dengan upaya penguatan kedaulatan pangan.

“Saya memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil. Saya melihat ada kemajuan yang signifikan dalam hal kedaulatan pangan,” ujar Agustin Terang.

Agustin menegaskan pentingnya keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam mendata dan memetakan daerah-daerah yang mengalami surplus dan defisit produksi pangan.

“Kita perlu kebijakan yang berkelanjutan dalam memetakan wilayah-wilayah yang memiliki surplus atau defisit produksi pangan. Ini merupakan hal penting, terutama menjelang hari raya,” katanya.

Dengan kebijakan berkelanjutan ini, pemerintah optimis bahwa swasembada pangan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di masa depan.**