Pembentukan Sekolah Rakyat Manfaatkan Fasilitas Infrastruktur Eksisting

JAKARTA – Pemerintah bergerak cepat dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebanyak 200 titik lokasi telah disiapkan untuk pendirian sekolah ini, 53 di antaranya akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juni 2025. Sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan aset bangunan eksisting milik Kementerian Sosial dan pemerintah daerah yang tengah direnovasi agar layak menjadi sarana pendidikan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa dari total target, masih ada 147 lokasi yang memerlukan pembangunan gedung baru. Program ini menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Terkait 53 bangunan tersebut sudah ada, tapi tetap perlu renovasi dan tambahan fasilitas. Pemerintah juga memastikan pembangunan akan merata hingga ke wilayah-wilayah Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan, seluruh bangunan Sekolah Rakyat akan dilengkapi teknologi tahan gempa dan fasilitas pendukung yang sesuai standar.
“Renovasi tidak hanya menambah ruang kelas atau toilet, tetapi juga memastikan bangunan kuat dan aman untuk anak-anak,” katanya.
Dody menyatakan dukungan penuh terhadap program ini sebagai implementasi langsung visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami pastikan seluruh infrastruktur dasar, termasuk asrama, sanitasi, dan ruang belajar, tersedia dengan baik,” jelasnya.
Kementerian Sosial dan Kementerian PU telah menyelesaikan survei lokasi dan kini tengah merancang prototipe serta Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tahap pertama. Pengerjaan 53 sekolah ditargetkan rampung pada Juni 2025, sementara sisanya diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.

Di tempat lain, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemensos bekerja sama dengan Kemendikdasmen telah mulai merekrut guru-guru profesional melalui skema kontrak individu. Guru yang direkrut wajib lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan akan mengajar secara penuh waktu. Sistem pendidikan akan menggunakan pendekatan multi entry multi exit.
“Tujuan utama program ini adalah memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses semua kalangan, khususnya warga miskin ekstrem, untuk memutus rantai kemiskinan. Siswa dapat mulai belajar kapan saja sesuai kebutuhan dan perkembangan individu,” jelasnya.
Pemerintah optimistis, Sekolah Rakyat akan menjadi pondasi penting dalam membangun generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan tangguh melalui dukungan infrastruktur dan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif.
(*/rls)

[edRW]