Pembebasan Lahan dan Pembukaan Rekrutmen Tenaga Pengajar Wujudkan Percepatan Program Sekolah Rakyat

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan mempercepat proses pembebasan lahan dan membuka rekrutmen besar-besaran untuk tenaga pengajar. Upaya ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi pendidikan inklusif untuk menjangkau masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan padat penduduk yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas pendidikan.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan berbasis komunitas yang digagas untuk mendekatkan sarana belajar kepada masyarakat miskin dan marjinal. Dengan konsep pendidikan gratis, kurikulum adaptif, serta pendekatan pengajaran yang holistik, program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam bidang pendidikan yang inklusif dan merata.

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan Sekolah Rakyat adalah ketersediaan lahan. Banyak daerah, khususnya wilayah padat atau terpencil, mengalami kendala administratif dan teknis dalam pengadaan lahan untuk fasilitas pendidikan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengeluarkan kebijakan percepatan pembebasan lahan.

Langkah ini ditujukan untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menjadi hambatan, dengan menerapkan sistem satu pintu dan skema prioritas lahan untuk sektor pendidikan. Melalui Instruksi Presiden terbaru, proyek pembebasan lahan untuk Sekolah Rakyat dikategorikan sebagai program strategis nasional yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid guna membantu pemerintah daerah dalam mencari lahan serta percepatan proses sertifikasi lahan untuk Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan adanya sejumlah kendala dihadapi beberapa pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, dalam memenuhi persyaratan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Dalam pertemuan itu, keduanya juga membahas beberapa permasalahan teknis mengenai status dan kepemilikan tanah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan komitmen memberikan dukungan terhadap program ini.

Nusron Wahid menegaskan proses sertifikasi lahan Sekolah Rakyat akan dipercepat dengan target penyelesaian maksimal dalam waktu dua bulan.

Sinergisitas antara Kementerian Sosial dan Kementerian ATR/BPN penting untuk mendukung pembangunan pendidikan berbasis kerakyatan melalui Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesetaraan sosial.

Selain lahan, keberadaan tenaga pengajar merupakan komponen vital dalam keberhasilan Program Sekolah Rakyat. Pemerintah akan melakukan rekrutmen para tenaga pendidik yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat. Rekrutmen ini nantinya akan dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Jalur ini dirancang tidak hanya untuk lulusan pendidikan formal keguruan, tetapi juga untuk para profesional, relawan pendidikan, dan sarjana lintas disiplin ilmu yang memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif.

Dalam proses seleksinya, pemerintah menekankan pada aspek motivasi, kemampuan adaptasi, dan pemahaman terhadap konteks lokal. Program pelatihan intensif juga disiapkan bagi tenaga pengajar terpilih, termasuk pelatihan pengajaran berbasis komunitas, integrasi teknologi, serta metode pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, setidaknya ada tiga kategori penerimaan tenaga pendidik untuk sekolah rakyat. Skema yang digunakan dalam penerimaan ini, yakni melalui seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Rekrutmen yang pertama untuk guru, kedua kepala sekolah, dan yang ketiga untuk tenaga kependidikan.

Abdul Mu’ti menjelaskan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Meski belum menetapkan jumlah kebutuhan tenaga pendidik sekolah rakyat, namun Kemendikdasmen siap berkoordinasi dengan pihak terkait.

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari LSM, komunitas pendidikan, sektor swasta, hingga tokoh masyarakat lokal. Dalam implementasinya, sekolah-sekolah ini tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat, pelatihan keterampilan, dan literasi digital.

Masyarakat setempat dilibatkan secara aktif, baik dalam proses perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan sekolah. Model ini dipercaya dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program di jangka panjang. Beberapa daerah bahkan sudah memulai inisiatif ini secara swadaya sebelum program nasional digulirkan, dan kini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah baru, melainkan tentang menciptakan akses pendidikan yang adil dan bermutu untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali. Langkah percepatan pembebasan lahan dan pembukaan rekrutmen tenaga pengajar adalah bentuk konkret komitmen pemerintah dalam menghapus kesenjangan pendidikan dan mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan sinergi semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak perubahan bagi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia